Kucing-Kucingan PKL

Gagal lagi, gagal lagi. Kisah-kisah tentang penertiban PKL yang berakhir dengan kegagalan adalah cerita usang di tengah dinamika kota ini. Berbagai program penertiban PKL yang dikembangkan pemerintah kota tak pernah tuntas. Kisah ini pula yang dapat kita jumpai dari penertiban PKL Joyoboyo beberapa waktu silam. Baru beberapa hari ditertibkan, sebagian PKL Joyoboyo sudah kembali lagi. Mereka “balik kucing”. Tak lama setelah terusir dari tempat mereka mengais rejeki, dan bedak-bedak tempat mereka menggelar dagangan dihancurkan oleh aparat penertiban, kini mereka mulai tampil lagi, memperbaiki tempat berjualan, dan menggelar aktivitas di sana. Peristiwa ini seakan melengkapi berbagai kisah kegagalan penataan PKL yang dilakukan Pemkot sebelumnya.

Penertiban PKL bukan pula cerita baru. Seperti pada tahun sebelumnya, Pemkot pernah berupaya untuk menggusur PKL dari jalur-jalur utama kota. Program penertiban pun di gelar. Tidak cuma sekali, namun berkali-kali dengan intensitas yang tinggi. Perda No. 17/2003 tentang Penataan dan Pembinaan PKL dikeluarkan sebagai landasan hukum bagi penataan PKL itu. Tapi hasilnya, sampai kini wajah Surabaya masih tetap kumuh dengan keberadaan PKL yang tumbuh tak terkendali.

Berkaca dari berbagai kegagalan itu, pemerintah perlu mawas diri dan mulai berbenah serta meninggalkan paradigma lama mereka dalam melihat eksistensi PKL. Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa PKL memiliki daya survival dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Betapa pun kerasnya pemerintah berupaya menekan mereka, para PKL itu akan mengembangkan berbagai strategi guna memanfaatkan kelemahan-kelemahan pengelola kota agar kelangsungan aktivitas mereka tetap terjaga.

Pola balik kucing salah satunya. Saat ini, kucing-kucingan seakan menjadi romantika tersendiri bagi para PKL, yang merupakan pernik sehari-hari bagi ‘indahnya’ kehidupan mereka. Jangan dikira modus perlawanan seperti itu muncul begitu saja. Pola itu muncul dari berbagai proses pergulatan panjang yang dihadapi oleh PKL dalam hubungan mereka dengan penguasa kota. Jika pemerintah kota mau memperhatikan sejenak sejarah perlawanan PKL, akan tampak satu benang merah dari perlawanan mereka dan merupakan sebuah fenomena yang mungkin tak pernah dicernati selama ini oleh pengelola kota.

Menata PKL memang bukan pekerjaan mudah. Langkah pengelola kota menggusur mereka dari sudut-sudut kota sering menuai banyak kritik, tidak saja dari para PKL itu, namun juga dari kalangan penggiat LSM, penegak HAM, dan lain-lain. Sementara membiarkan mereka tetap beraktivitas dan tumbuh menjamur tak ayal mengundang keresahan dari sejumlah warga kota lainnya.

Karenanya dibutuhkan kebijaksanaan dari pemerintah untuk melihat persoalan ini secara lebih jernih dengan menentukan kebijakan yang tegas tentang posisi PKL dalam strata aktor ekonomi di kota ini, sehingga kepastian ruang untuk mereka juga harus diakomodasi. Sebagai langkah awal, pengelola kota perlu menggali terlebih dahulu pokok masaalah PKL di kota ini, sehingga pola-pola penataan yang dikembangkan pun dapat mengakomodasi suara-suara mereka yang cenderung terpinggirkan. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: