Staf Ahli, Mengapa Dipersoalkan?

Public trust atau kepercayaan publik boleh jadi merupakan komoditas yang mahal bagi birokrasi kota ini. Rendahnya kepercayaan warga kota diakui oleh Wawali Arif Afandi beberapa waktu silam. Karenanya, jangan heran jika publik bersikap acuh tak acuh dan skeptis terhadap berbagai kebijakan yang diambil pengelola kota. Sikap mencibir pun tak bisa lepas atas berbagai permasalahan yang membelit jalannya pembangunan kota ini. Hingga pada akhrnya, rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggungjawab (sense of responsibility) warga kota atas berbagai fasilitas pulik kota ini juga ikut-ikutan rendah.

Sudah banyak bukti yang menunjukkan rendahnya antusiasme publik atas berbagai kampanye pembangunan yang digalakkan pengelola kota. Berbagai wacana yang dilempar pemerintah disikapi dalam nuansa yang penuh curiga. Termasuk ketika Walikota Surabaya mengangkat staf ahli Walikota. Banyak suara-suara sumbang yang kemudian berkembang. Walikota dianggap tidak kompeten dalam mengatasi carut-marut permasalahan kota, sehingga perlu mengangkat staf ahli segala. Ada juga pihak yang melihat pengangkatan tersebut sebagai pemborosan anggaran. Tak sedikit pula yang mencurigai pengangkatan itu akan melanggengkan praktek KKN di tubuh birokrasi kita (15/3).

Padahal, sesungguhnya tidak ada yang salah dari pengangkatan staf ahli itu. Bahkan bisa dikatakan jika kehadiran para staf ahli itu sebagai hal yang positif. Harus diakui, Walikota bukanlah manusia super yang dapat menguasai segala permasalahan kota. Kehadiran para staf ahli yang dapat menutupi keterbatasaan Sang Pemimpin adalah suatu keharusan. Memang, di tubuh birokrasi sendiri telah ada sosok-sosok pribadi dengan kualifikasinya yang tak dapat diabaikan begitu saja. Namun, pengalaman bergelut dalam pemerintahan selama jangka waktu yang begitu panjang tentunya juga berdampak pada cara pandang mereka dalam melihat dan menganalisa suatu permasalahan. Karenanya, ketika Walikota berupaya merekrut tenaga ahli dari kalangan non-birokrasi guna memperkaya khasanah perspektif pemerintah dalam melihat problem kota adalah sebuah kewajaran dan memang seharusnya dilakukan guna meningkatkan kinerja kepala daerah.

Namun, sudah pasti, proses pengangkatan para staf ahli itu juga harus diimbangi transparansi, baik dalam hal perekrutan maupun penilaian publik atas kinerja mereka. Hal demikian diperlukan guna menekan adanya kecurigaan publik yang melihat keberadaan para staf ahli itu sebagai hal yang muspro. Di sini, diperlukan sikap khusnuzhon dari publik kota atas kebijakan yang diambil pemimpinnya. Di lain pihak, pengelola kota pun harus dapat menjaga amanat itu sepenuh hati dengan mempersiapkan perangkat yang dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya dengan parameter yang terukur. Semoga, hal ini bisa menjadi awal yang baik untuk membangun dan mengembangkan transparansi di tubuh birokrasi kita. Dengan demikian, pada akhirnya, kepercayaan publik pun akan dapat diraih dan tidak lagi mahal bagi pengelola kota ini. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: