Mafia-Mafia Reklame

Bahasan tentang carut marut penataan reklame di Surabaya terus berkembang. Kali ini, topik itu sudah menyentuh tentang keterlibatan pihak ketiga dalam pengaturan reklame kota ini. Pihak ketiga itu lebih populer kita kenal dengan sebutan mafia reklame. Boleh jadi, isu tentang adanya mafia reklame ini bukan barang baru. Karena publik pun barangkali mahfum dengan realita tersebut yang sudah menjadi rahasia umum.

Tak kurang dari Pemkot sendiri mengakui jika kesemrawutan reklame karena campur tangan pihak ketiga itu (16/3). Mereka ini lah yang menjadi back up atas keberadaan berbagai macam reklame yang dikemudian hari dianggap bermasalah atau liar. Para mafia ini pun bisa siapa saja. Mereka bisa berasal dari tokoh masyarakat setempat, pelaku industri periklanan itu sendiri yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Periklanan dan Reklame Indonesia (P3I), kalangan eksekutif dan legislatif, maupun oknum-oknum lainnya yang mencatut nama walikota untuk mengeluarkan katabelece (16/3). Dan mereka adalah momok tersendiri bagi aparat untuk melakukan penertiban.

Sebagaimana pengakuan Kepala Satpol PP, Utomo, yang menyatakan jika pihaknya sering mendapat telepon dari pihak ketiga, yang dalam hal ini kebetulan adalah anggota DPRD Surabaya, yang meminta agar reklame liar di kawasan tertentu tidak dibongkar (17/3). Akibatnya, Satpol PP pun tidak bisa berbuat banyak karena mereka menjadi serba repot (ewuh pakewuh), dan reklame-reklame liar masih tetap memenuhi wajah kota.

Tak cuma Utomo yang mengakui keberadaan para mafia reklame itu. Walikota Surabaya, Bambang DH, ikut mengamininya (17/3). Walikota paham jika banyak aparat di bawahnya yang ketakutan karena saat mereka melakukan penertiban acapkali mendapat telepon dari orang-orang yang katanya “berkuasa” atau dekat dengan walikota. Meskipun menolak menyebutkan siapa saja para pihak ketiga itu, Walikota meyakinkan anak buahnya untuk tidak takut dan tetap bertindak sesuai Perda. Siapapun pihak ketiga itu, menurutnya tidak menjadi masalah karena proses penertiban harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda. Persebaran reklame di Surabaya yang sudah semrawut dan melanggar hukum ditambah dengan pemasukan yang tidak sesuai PAD, ikut membuat walikota menjadi geram.

Memang diakui oleh Walikota, ada banyak masalah yang membelit Pemkot dalam penataan reklame ini. Selain karena kehadiran para pihak ketiga tadi, pengelola kota juga dihadapkan pada masalah keterbatasan personil dan minimnya anggaran yang tersedia. Itu pula sebabnya kenapa target penataan reklame hanya ditetapkan 5% dari total reklame liar yang jumlahnya diperkirakan mencapai belasan ribu itu (17/3).

Untuk menjamin terpenuhinya target penertiban tersebut, pemerintah akan melakukan cross check atas laporan penertiban bulanan dengan data reklame yang telah diberikan oleh Dinas Pajak, Dinas Tata Kota dan Permukiman. Sementara untuk mengatasi keterbatasan jumlah personil, pengelola kota akan memaksimalkan peran Satpol PP Kecamatan. Semoga hal ini adalah sinyalemen postif pemkot untuk membenahi sedikit demi sedikit berbagai problem yang mendera Surabaya. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: