Mengenang Purabaya?

Implementasi otonomi di Indonesia tak selamanya memberi iklim yang positif. Banyak juga wajah buruk otonomi yng akhirnya menghantui pelaksanaan desentralisasi tersebut. Salah satunya adalah berkembangnya egoisme kedaerahan yang sempit. Penyakit itu pula yang barangkali saat ini tengah menggerogoti Surabaya dan Sidoarjo yang sedang berpolemik tentang Terminal Purabaya.

Sebagaimana diketahui, saat ini isu pemindahan Terminal Purabaya tengah menjadi salah satu topik perbincangan hangat di kota ini, selain polemik-polemik lain, seperti isu penataan PKL. Dari berbagai opini yang berkembang dipermukaan, sumber polemik itu berhulu dari persoalan bagi hasil yang dirasa kurang adil oleh salah satu pihak. Negosiasi pun seolah-olah mandek. Dn ujung-ujungnya, terbetik kabar, Pemkot Surabaya berancang-ancang untuk memindahkan terminl kelas A itu di salah satu lokasi di Surabaya, sementara Pemkab Sidoarjo berencana merubah peruntukan Purabaya menjadi kawasan permukiman.

Mencermati kerenggangan hubungan antara kedua daerah saat ini, sungguh amat disesalkan, karena kerenggangan ini justru terjadi tak lama setelah kedua daerah menandatangani MoU kerjasama pembangunan. Lebih miris lagi jika dibandingkan dengan spirit kerjasama yang pernah tumbuh di antara kedua daerah pada masa awal pembangunan terminal itu. Purabaya dikembangkan dalam kerangka konsep pembangunan regional, di mana Surabaya dan Sidoarjo saling berbagi sumber daya guna membangun infrastruktur publik yang dapat dimanfaatkan secara sinergis oleh kedua belah pihak.

Dukungan atas pembangunan terminal ini tidak saja berasal dari kedua kepala daerah beserta elemen legislatifnya, tetapi juga dari Gubernur Jawa Timur kala itu. Salah satu bukti besarnya spirit kerjasama itu tampak pada saat proses penetapan retribusi terminal yang menggunakan Perda Pemkab Sidoarjo. Penetapan Perda retribusi itu berlangsung cepat sebagai manifestasi dukungan politis dari legislatif kedua belah pihak. Sementara dukungan dari propinsi muncul dalam bentuk monitoring yang intens untuk melihat perkembangan sekaligus memberikan solusi atas masalah yang timbul. Bahkan menjelang akhir proyek, Pemprop Jatim berinisiatif memperbaiiki jalan lingkungan, termasuk pembenahan fly over Waru. Nama Purabaya sendiri diusulkan oleh Bupati Sidoarjo era 1990-an, Edi Sunyoto, dan disetujui oleh Walikota Surabaya, Purnomo Kasidi, yang diambil dari kata Gapura yang berarti pintu gerbang, dan Baya yang berarti Surabaya. Dengan demikian, Terminal Purabaya berarti pintu gerbang Surabaya.

Namun, spirit kebersamaan itu kini hanya menjadi cerita usang dari masa lalu. Kedua daerah tampaknya mulai mengecilkan makna kebersamaan yang dulu pernah melandasi para pemimpin yang mendahului mereka. Hingga baik Pemkot Surabaya dan Pemkab Siodarjo dengan begitu mudahnya menjadikan pemindahan terminal sebagai solusi atas kebuntuan yang terjadi. Kenyataan ini teramat pahit, karena pada saat yang sama, DKI Jakarta saat ini tengah mengkampanyekan konsep megapolitan yang cikal bakalnya telah telah dikembangkan oleh Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo 15 tahun silam. Ironis lagi, karena UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah justru mendorong pengembangan kerjasama antardaerah. Surabaya, oh, Surabaya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: