APBD dan Duka Rakyat Miskin

Pembahasan RAPBD Surabaya tahun 2006 yang berlarut-larut akhrnya memakan korban. Ironisnya, korbannya justru para rakyat kecil, masyarakat miskin kota. Kasihan benar nasib rakyat miskin itu. Mereka terancam kelaparan. Gara-gara pembahasan RAPBD yang tak kunjung selesai, hingga saat ini mereka belum mendapatkan beras untuk rakyat miskin atau Raskin (11/3).

Inilah buah yang harus ditanggung warga kota ini karena urusan politik eksekutif dengan legislatif. Dalam pemberitaannya tanggal 11 Maret 2006, salah satu media lokal kota ini melihat ada tendensi DPRD Surabaya yang berkali-kali berupaya mengganjal berbagai kebijakan Walikota. Sedangkan Walikota sendiri yang merasa dirinya tidak dipilih oleh DPRD, melainkan langsung oleh rakyat, tidak terlalu menghiraukan berbagai tuntutan kalangan legislatif itu. Namun, sekali lagi, akibat “perang dingin” itu, rakyat jua yang menjadi korban.

Dari data yang dimuat harian tersebut, tidak kurang dari 23.732 KK yang belum mendapatkan raskin. Padahal, seharusnya mereka telah memperoleh jatah raskin sejak Januari lalu sebanyak 10 kg per KK. Namun nyatanya, hingga Maret ini mereka masih harus berlapang dada. Kenyataan ini diakui oleh Eko Haryanto, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Namun, Eko berupaya menepis kekhawatiran para masyarakat miskin kota dengan berjanji bahwa begitu APBD digedok, pihaknya akan segera mencairkan raskin yang disubsidi Pemkot tersebut. Dan untuk itu, Eko memperkirakan realisasinya akan dilaksanakan pada bulan April mendatang (11/3).

Semoga perkiraan Eko itu benar adanya. Namun, jika melihat berbagai polemik yang berkembang antara eksekutif dan legislatif kota ini, kita patut berharap-harap cemas. Idealnya, APBD 2006 sudah digedok pada Desember 2005 lalu, sehingga pada Januari 2006, proyek yang tercantum dalam APBD telah dapat dimulai. Namun, karena hingga saat ini nasib APBD 2006 masih belum jelas, maka program-program pembangunan yang pembiayaannya berasal dari pos APBD ikut-ikutan molor. Sementara waktu yang tersisa pun tidak cukup panjang buat menuntaskan seluruh proyek pembangunan yang dibutuhkan kota ini. Di sisi yang lain, hajat hidup warga kota tak pernah menunggu. Percepatan pembangunan pun menjadi pekerjaan rumah yang segera menghadang.

Semoga, seluruh pihak yang terkait dengan pengesahan APBD ini bisa lebih peka karena dampak molornya pengesahan itu juga dirasakan oleh “kolega dekat” mereka: para honorer daerah (Honda). Terhitung sejak Februari lalu, para honda, yang notabene bergaji rendah, belum menerima uang makan. Bahkan, beberapa Honda di lingkungan sekretariat dewan bukan hanya belum menerima uang makan, melainkan juga uang lembur. Sementara dalam masa pembahasan APBD ini tugas mereka lebih banyak dari biasanya (15/3). Kalau gajah di pelupuk mata saja sudah tidak kelihatan, bagaimana pula dengan semut di ujung lautan? Surabaya, oh, Surabaya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: