Good Governance

Pemerintah kita adalah pemerintahan wacana, pemeritah yang suka berpolemik, cinta tarik ulur isu-isu problem kota, namun sedikit sekali melakukan terobosan-terobosan yang inovatif yang berakar pada permasalahan riil yang terjadi di masyarakat. Publik pun di tempatkan tak ubahnya penonton, yang hanya pasif melihat babak demi babak drama pembangunan. Kritik hanya lewat sambil lalu, maujud dalam gerutu-gerutu dan obrolan-obrolan sekilas di warung-warung kopi yang memenuhi sudut-sudut kota.

Tata pemerintahan kita, beserta perencanaan pembangunannya, pada akhirnya melanggenggan apa yang oleh Mahbul ul Haq, salah satu mantan direktur World Bank, disebut sebagai dosa para perencana pembangunan. Perencanaan pembangunan yang disusun orang-orang yang penuh percaya diri tetapi tidak percaya sedikit pun pada masyarakatnya, bangsa yang hendak diubahnya secepat-cepatnya. Mereka umumnya berniat baik, berlatar belakang pendidikan liberal barat, dan memainkan permainan pembangunan dengan sesungguh hati. Namun perubahan yang mereka janjikan hanya dapat mereka penuhi untuk diri mereka sendiri dan beberapa gelintir saja. Kemiskinan, masih menjadi fenomena yang sedikit sekali tersentuh.

Fenomena serupa yang barangkali tengah kita hadapi. Kita dibuai oleh hiruk pikuk problem kota yang tiada henti. Lihat saja soal reklame, brandgang, kasus mikroskop palsu, mark up lift Pasar Turi, merebaknya wabah flu burung, gedung SD yang roboh, bangunan puskesmas yg tidak memenuhi syarat, penataan kelembagaan, polemik PIKB yg tak kunjung kejelasannya serta berbagai persoalan yang lain, yang pada akhirnya mengaburkan kita dari dari persoalan kota yang sesungguhnya.

Kalau kita berbicara dari segi manajemen, tentunya perlu ada keberanian dan kemauan untuk mengevaluasi secara mendasar guna melihat core problem kota ini. Bukankah secara institusi, Surabaya telah dibekali dengan perangkat kelembagaan yang lengkap baik dari unsur pemikir strategis, perencana, pelaksana, dan lembaga pengawas? Kelengkapan kelembagaan itu juga didukung dengan ketersediaan personil,dana serta perangkat aturan yang jelas. Lantas, bagaimana mungkin muncul ketakutan dari para birokrat untuk mengelola anggaran?

Mungkin semua ini berpulang pada masih kaburnya pemahaman makna good governance. Akibatnya, dalam manajemen kota selalu timbul persoalan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kalau memang jawabannya ada pada prinsip itu, mari kita berdoa, semoga pengelola kota ini mulai berpikir secara konsisten untuk menerapkan good governance dalam kiprah kepemerintahannya demi kemajuan Surabaya dan kemaslahatan warga kota. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: