Arti Sebuah Izin

Salah satu fungsi yang diemban pemerintah adalah melindungi warganya. Hal ini berarti, setiap aktivitas pemeritah, termasuk pembangunan yang dilaksanakannya, ditujukan untuk mendatangkan kemaslahan dan menjauhkan bencana serta petaka dari warganya. Di tengah kompleksitas aktivitas serta permasalahan yang dihadapi birokrasi, mekanisme perizinan tampil sebagai salah satu buffer guna menjaga agar aktivitas pembangunan tidak mendatangkan dampak buruk bagi warga kota. Di sini, fungsi perlindungan itu dilakukan melalui prosedur perizinan atas setiap aktivitas pembangunan. Dengan kata lain, izin tersebut berfungsi sebagai payung untuk menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

Jika izin pada dasarnya merupakan salah satu instrumen perlindungan masyarakat, hal ini berarti dengan dikeluarkannya izin, masyarakat pun sudah terlindungi dan terjamin aman dengan keberadaan berbagai aktivitas pembangunan. Namun realita yang berkembang di lapangan justru menempatkan perizinan dan izin lebih sebagai  persyaratan legal formal, melenceng jauh dari fungsi luhurnya.

Publik pun sudah tidak asing lagi dengan segala polemik yang kemudian meramaikan pemberitaan media lokal soal sengketa izin yang menyeruak terkait dengan permasalahan implementasi proyek pembangunan. Mulai dari gugatan tentang izin AMDAL pengembangan kawasan permukiman dan bisnis sampai pada carut marut  penggunaan lahan jalur hijau untuk reklame.

Sebagai bagian proses manajemen, tentunya masyarakat tidak mengenal dan bahkan mungkin tidak mau tahu proses internal sampai melahirkan sebuah izin. Yang publik tahu, ketika sebuah izin  telah diterbitkan, hal itu berarti sudah tidak ada lagi problem dibelakangnya. Jika ternyata izin itu kemudian  kehilangan tuahnya (baca: kemampuan melindungi warga kota), bagaimana publik kota dapat merasa aman memanfaatkan berbagai infrastruktur yang ada di kota ini. Perasaan was-was sewaktu-waktu tertimpa reklame ambruk, atau gerutuan soal kualitas jalan dan daya tahan sebuah bangunan, acapkali mewarnai opini warga kota.

Kekhawatiran yang sama, namun dalam bentuk yang berbeda juga dirasakan oleh kalangan swasta. Bagaimana mereka akan merasa aman menginvestasikan modalnya di Surabaya, jika aktivitas bisnis mereka harus berhenti di tengah jalan karena adanya gugatan warga soal izin yang telah diterbitkan? Iklim itu tentu sangat berpengaruh besar bagi semangat berinvestasi pihak swasta. Lepas dari apapun masalahnya PIKB hanyalah salah satu gambaran bagaimana kepastian investasi sangat tidak jelas, bahkan seolah swasta tidak mendapatkan perlindungan. Kemana lagi kita minta perlindungan? Carut marut persoalan ini bertambah ruwet lagi jika kita mulai bicara tentang fenomena makelar perizinan, yang sebenarnya lahir karena pola pengurusan izin yang tidak jelas dan tidak transparan. Semoga hal ini bisa menjadi renungan kita bersama. Surabaya, oh, Surabaya…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: