The Downsindrome

Birokrasi Surabaya saat ini tengah dilanda downsindrome. Hal ini tak lepas dari persoalan-persoalan yang membelit jalannya proyek pemerintah yang berakhir di muka hukum. Turunnya aparat kepolisian yang diback-up oleh kejaksaan guna menyidik penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah akhir-akhir ini membuat sejumlah pejabat baik di lingkup eksekutif maupun legislatif ketakutan (6/03).

Dampaknya pun tak tanggung-tanggung. Selain kinerja mereka menjadi menurun, proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kota ikut-ikutan terhambat. Kalau sudah begini, masyarakat pula yang akan dirugikan. Sekadar diketahui, pada saat dilaksanakan tes sertifikasi Pimpro, yang lolos ternyata hanya 18 orang dari total peserta yang berjumlah 370 pejabat. Malangnya, mereka yang tidak lolos itu lebih dikarenakan adanya kekhawatiran yang berlebihan jika nantinya proyek yang mereka pimpin bermasalah. Karena itu, mereka sengaja tidak meloloskan diri.

Sindrome yang saat ini tengah menghantui para birokrat kota tampaknya terlalu didramatisasi. Bagaimanapun juga, pemerintah telah memiliki bangunan kelembagaan yang dapat memayungi setiap pelaksana proyek dari berbagai jerat penyimpangan, baik dalam bentuk Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta SK Walikota tentang Penunjukan Pimpro. Namun, semua berpulang kepada birokrat-birokrat yang bersangkutan, apakah akan tetap kukuh mempertahankan kejujuran dan idealismenya atau tergelincir dalam lembah KKN.

Dalam tajuknya, salah satu media lokal kota ini membuat garis pembeda yang tegas antara PNS dan pekerja swasta, yaitu peluang untuk korupsi masih lebih terbuka di lembaga pemeritnah (1/03). Di kantor, mereka cukup sering mendapat makanan maupun jajanan. Uang lembur juga masih cukup terbuka. Pagi dan siang duduk santai atawa main game, dan baru sore bekerja agar bisa menembus waktu lembur. Semakin banyak proyek berarti semakin sering melakukan pengamatan, meminta laporan, mengadakan survey, mengikuti rapat koordinasi di daerah yang semuanya harus dijawab dengan uang jalan.

Bandingkan dengan buruh pabrik yang harus bekerja di bawah pengawasan selama 8 jam terus-menerus. Uang yang mereka terima tergantung dari produktivitas. Sementara dengan menjadi PNS, gaji adalah uang untuk di rumah. Apabila disuruh bekerja, melembur, bepergian, semuanya bisa menjadi uang. Itulah sebabnya mengapa menjadi PNS terlihat lebih sejahtera. Demikian penggalan dari tajuk itu.

Namun, tentu saja tidak semua wajah PNS seperti itu. Masih banyak PNS yang tetap bekerja keras, penuh semangat dengan idealisme yang kuat. Birokrasi seperti inilah yang sesungguhnya kita dambakan. Janganlah melempen karena ketakutan yang terlalu berlebihan. Sepanjang seluruh prosedur telah dipenuhi, kenapa pula mesti takut? Birokrat harus terus maju. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: