Phobia Pimpro

Terungkapnya berbagai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Pemkot beberapa bulan terakhir ini ternyata berbuntut panjang. Buah dari carut marut realisasi proyek, yang dibumbui aroma korupsi, telah membawa beberapa pejabat yang terkait dengan pelaksanaan proyek itu berurusan dengan hukum. Terakhir, kabar tentang kehadiran dua anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menemui Walikota pada Jumat (3/03) silam, tak urung membuat geger. Pejabat pun dilanda sindrom baru. Banyak birokrat kota yang emoh ditunjuk sebagai pejabat proyek (baca: pemimpin proyek/pimpro).

Di penghujung tahun 2005 dan pada awal tahun 2006, tercatat ada dua proyek “bermasalah” yang telah mencuat kepermukaan. Kedua proyek itu adalah dugaan korupsi pada proyek pengadaan lift dan elevator Pasar Turi yang mencapai Rp. 800 juta dan kasus pemalsuan merk mikroskop di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Terungkapnya berbagai kasus itu telah menebarkan ketakutan pada para pejabat kota. Mereka pun takut ditunjuk menjadi pimpro, karena saat ini semakin banyak proyek yang menjadi urusan hukum.

Phobia ini semakin kental pada dinas-dinas “basah”, seperti Dinas Pajak, Dinas Tata Kota dan Permukiman, Dinas Bina Marga dan Pematusan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan. Dari hasil sertifikasi pengadaan barang, hanya 18 dari 370 peserta yang dinyatakan layak menjadi pimpro. Tetapi, setelah dicek, mereka sengaja tidak meluluskan diri agar terhindar dari posisi itu (3/03).

Tak kurang dari Wawali Arif Afandi ikut heran atas phobia yang melanda jajaran di bawahnya. Arif pun sampai merasa perlu memberi jaminan bahwa Pemkot akan melindungi para pimpro yang berurusan dengan penegak hukum. Sikap yang sama juga diambil oleh kalangan legislatif. Ahmad Sunyoto, anggota Komisi A DPRD Surabaya, misalnya, yang menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan kepada para pimpro. Ahmad Sunyoto menilai, selama ini pemeriksaan terhadap pimpro di lingkungan Pemkot terkesan tidak fair. Mereka dipojokkan padahal telah berusaha semaksimal mungkin agar tidak salah (3/03). Sementara itu, pihak kejaksaan juga berupaya menenangkan kecemasan para pimpro itu. Ketakutan itu tidak perlu ada sepanjang pelaksana proyek telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta SK Walikota tentang Penunjukan Pimpro (4/03).

Sesungguhnya, Pemkot Surabaya telah memiliki bangunan kelembagaan yang dapat memayungi setiap perjalanan proyek yang ada agar lepas dari jeratan penyimpangan. Selain kedua landasan hukum di atas, mekanisme lelang melalui sistem e-procurement, yang konon menjadi proyek percontohan nasional, salah satunya. Namun semua berpulang pada lemahnya sistem kontrol pada tataran operasional. Di sinilah sebetulnya letak permasalahannya yang berbuntut perkara di depan hukum.

Karenanya, jika kemudian Pemkot berupaya untuk memberi jaminan bagi jajarannya yang terkait dalam setiap pelaksanaan proyek, upaya itu juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat pada setiap tahap perjalanan realisasi proyek. Semua itu demi menghindarkan pembangunan kota dari aroma busuk KKN. Juga agar dana yang telah dianggarkan demi pembangunan, benar-benar terserap guna memenuhi hajat hidup penduduk kota ini. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: