Di Balik Menguapnya Pajak Reklame

Di era konsumerisme yang meluas dewasa ini, peran iklan atau reklame menjadi sangat dominan. Tak heran banyak perusahaan yang menganggarkan belanja iklan jauh lebih besar daripada pengeluaran untuk pegawai. Biaya promosi dikucurkan guna memperluas pangsa pasar dengan memasang iklan di radio, televisi, surat kabar, majalah sampai ke baliho dan berbagai macam reklame yang tersebar di seluruh penjuru negeri, utamanya di kota-kota besar. Daerah yang paling banyak dikunjungi atau dilewati orang pasti memiliki nilai strategis yang tinggi. Perusahaan dan biro iklan pun saling berebut untuk mendapatkan tempat-tempat tersebut.

Pemerintah daerah semestinya memperoleh penghasilan yang tidak sedikit. Dana reklame itu nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Namun, di tangan orang-orang tertentu, persaingan antar biro iklan bisa menjadi sapi perahan yang hanya menguntungkan segelintir pihak yang memiliki kuasa. Sementara rakyat jelata hanya ketiban apes jika sewaktu-waktu reklame-reklame itu ambruk, terbakar, mengganggu pemandangan, merusak keindahan, serta berbagai kasus lainnya.

Menguapnya pajak reklame bukanlah merupakan barang baru. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa pengelola kota tidak berupaya “menghukum” para biro reklame nakal, bahkan mereka tidak pernah mengungkapkan adanya kebocoran pajak reklame kepada publik (6/02). Padahal, kecurigaan adanya kebocoran dari pajak reklame sudah terlihat sejak DPRD Surabaya membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2010 dan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan Strategi Prioritas (SP). Setiap kali pembahasan dengan Pemkot, pihak eksekutif selalu menutup-nutupi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk di dalamnya pajak reklame (6/03). Tak urung, sikap seperti ini menimbulkan kecurigaan jika pengelola kota sengaja menyembunyikan data potensi PAD demi kepentingan mereka, sebagaimana yang ditudingkan oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ahmad Jabir.

Yang lebih mengherankan, khusus di sektor pajak reklame, target yang diusung eksekutif untuk tahun 2006 “hanya” sebesar Rp 34,8 miliar, jauh lebih kecil dari realisasi pajak reklame pada tahun 2005 yang mencapai Rp 35,2 miliar. Hal ini berbeda dengan sektor lainnya yang targetnya dipatok leboh tinggi dari realisasi tahun 2005. Sekali lagi, Pemkot pun dituding tidak transparan.

Harus diakui, fenomena reklame kota ini boleh jadi merupakan fenomena yang kompleks mengingat banyaknya aktor serta kepentingan yang berkelindan di dalamnya. Namun bagaimanapun juga, pemerintah harus bersikap tegas dengan mengedepankan kepentingan warga kota. Transparansi menjadi syarat mutlak. Warga kota ini berhak untuk mengetahui mengapa orang-orang yang tidak membayar pajak itu dapat lolos begitu saja tanpa hukuman apa pun (6/03). Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: