Titik Balik Surabaya

Masa depan Surabaya memasuki tahap yang cukup kritis. Hal ini terkait dengan molornya pengesahan APBD tahun 2006. Molornya pengesahan APBD itu secara otomatis berpengaruh pada molornya berbagai realiasi program pembangunan yang ada di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Dan setelah tarik-menarik yang begitu lama, alih-alih menenukan titik terang, pembahasan RAPBD Kota Surabaya 2006 malah memasuki fase yang lebih suram.

DPRD Kota Surabaya menolak RAPBD yang diajukan oleh pemkot. Bahkan, kalangan fraksi mengancam untuk memboikot pembahasan RAPBD 2006 (28/02).Ada beberapa sebab mengapa legislatif menolak pembahasan RAPBD. Pertama, karena RAPBD yang diajukan tidak disertai rencana anggaran satuan kerja (RASK) yang memuat program kegiatan, target pencapaian dan semua rincian detail tiap dinas selama tahun. Kedua, penolakan itu dilakukan karena legislatif menemukan sejumlah pos anggaran yang tidak realistis dan berorientasi proyek serta terkesan awu-awu. DPRD pun kesulitan membahas RAPBD karena anggaran yang dicantumkan bersifat global, tanpa rincian kegiatan setiap dinas (28/02).

Terkahir, kalangan legislatif mengancam pemboikotan akan diteruskan sampai eksekutif menyerahkan data potensi asli PAD. Terkait dengan PAD, Dewan menengarai jika eksekutif tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menghitung potensi riil PAD. Bahkan, ada tudingan yang menyebutkan jika pemerintah sengaja tidak dihitung secara serius dan transparan agar DPRD dan masyarakat tetap tidak tahun potensi riil PAD (5/03).

Terlepas dari tarik-menarik itu, satu hal yang pasti, masa depan pembangunan kota Surabaya menjadi taruhannya. Tiga bulan pertama 2006 ini, seharusnya pengelola kota sudah memulai proyek pembangunan. Namun proyek-proyek itu belum dimulai karena APBD belum juga disahkan. Mayoritas proyek itu bersentuhan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang nilai totalnya mencapai Rp. 150 miliar (2/03). Melihat polemik yang masih menggantung itu, diperkirakan proyek-proyek tersebut baru bisa dimulai pada bulan Juli 2006.

Melihat sempitnya sisa waktu yang tersedia, pemerintah perlu melakukan antisipasi dengan melakukan percepatan untuk memperpendek keterlambatan. Namun, percepatan itu jangan sampai mengorbankan kualitas proyek. Fakta selama ini menunjukkan, kualitas hasil proyek, utamanya infrastruktur fisik, masih jauh dari memuaskan. Lihat saja kondisi jalan atau gedung-gedung yang sudah mulai rusak tak lama setelah dibangun.

Dan yang lebih krusial dari itu semua, kita perlu mengambil pelajaran dari molornya pembahasan APBD tahun ini agar tidak terulang lagi pada penyusunan anggaran tahun 2007. Apakah kisah-kisah seperti ini harus selalu berulang mewarnai penyusunan anggaran pembangunan kita? Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: