Siapa Aktor di Balik Reklame?

Polemik reklame di Surabaya memasuki babak baru. Kali ini muncul lagi satu aktor yang meramaikan drama pembangunan kota ini. Aktor itu tak lain adalah mantan penjabat walikota Surabaya, Chusnul Arifin Damuri. Namanya muncul di tengah maraknya tudingan bahwa Pemkot sengaja “mengobral” keluarnya Surat Persetujuan Walikota (SPW) tentang pendirian reklame. Bambang DH, sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan SPW menolak dipersalahkan atas keluarnya SPW-SPW yang menambah semrawut wajah kota Surabaya, termasuk di dalamnya SPW reklame yang dianggap mengabaikan estetika gedung-gedung cagar budaya. Di antaranya reklame jensi bando di Jalan Tunjungan (depan Hotel Majapahit), reklame di depan Apotek Simpang, dan reklame di sekitar Siola (5/03).

Pengakuan terbaru lantas keluar dari tim reklame pemkot, yang menyebutkan bahwa SPW jenis bando di kota ini “diobral” ketika Chusnul menjadi penjabat walikota Surabaya. Meskipun jumlah SPW yang diteken Asisten I Sekdaprov (Bidang Tata Praja) tersebut belum jelas, yang pasti, untuk reklame jenis bando, setidaknya ada 63 titik yang mendapatkan SPW baru. Di antara sejumlah SPW bando tersebut, tidak sedikit yang dianggap bermasalah (5/03).

Sementara itu, Chusnul mengaku, bahwa dirinya selalu meminta penjelasan dari tim reklame sebelum meneken SPW. Berdasarkan rekomendasi dari tim reklame itu pula, Chusnul berani mengeluarkan SPW. Chusnul juga berusaha menepis dirinya sebagai pihak yang paling bersalah di balik keluarnya SPW bermasalah, karena SPW-SPW itu sudah keluar sebelum dan sesudah dirinya menjabat. Kalau sudah begini, yang terjadi kemudian adalah salig lempar tanggung jawab antara pejabat.

Namun, ada satu hal yang terlewatkan di sini, yaitu peran tim reklame. Sebagai sebuah instrumen dalam manajemen pemerintahan, tentunya tim reklamelah yang menyusun rekomendasi kepada walikota untuk menandatangani SPW. Karena itu, siapa puin walikotanya, rekomendasi itu seharusnya berasal dari hasil kajian tim reklame. Dengan demikian, pertanggungjawaban teknis atas keluarnya SPW-SPW itu tidak lepas dari tim reklame. Kalau kemudian muncul carut-marut dalam pertanggungjawaban penataan reklame kota ini, lantas apa sesungguhnya peran tim reklame itu sendiri?

Menarik juga dicermati pengakuan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota, Tri Rismaharini, yang lingkup kerjanya sering menjadi korban reklame (4/03). Ia membenarkan jika dinas yang dibawahinya termasuk dalam tim reklame. Namun selama ini, pihaknya jarang dilibatkan dalam pembahasan penentuan titik reklame, terutama yang menggunakan jalur hijau atau taman kota. Sebab, ijin reklame itu berasal dari walikota yang dilimpahkan kepada tim reklame, utamanya Dinas Bina Marga dan Pematusan serta Dinas Tata Kota dan Pemukiman. Padahal, seharusnya, sebelum SPW itu turun, terlebih dahulu dibahas oleh tim dengan melibatkan semua instansi terkait. Setelah itu baru diserahkan kepada walikota untuk disetujui.

Kalau begini duduk persoalannya, tampaklah betapa carut-marut itu sesungguhnya bersumber dari manajemen reklame Surabaya itu sendiri. Karena itu pula, pembenahan tata reklame kota harus dimulai dari pembenahan bangunan sistem manajemennya. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: