Ada Udang di Balik Reklame

Penataan reklame Surabaya sungguh-sungguh amburadul. Tak kurang dari Dr. Suparto Wijoyo, SH, MH, pakar hukum lingkungan yang menyebut tata periklanan kota Surabaya tak cuma nggegirisi, tapi juga sudah sangat bar-bar dan sama sekali tak beretika (23/02). Ungkapan blak-blakan ini muncul menyusul kasus robohnya papan-papan reklame di kota ini diterjang angin kencang beberapa waktu yang lalu.

Namun sebelumnya, isu reklame kembali menghangat terkait dengan penyusunan raperda reklame oleh Tim Reklame Pemkot Surabaya. Ada sebagian kalangan yang menilai jika isi raperda tersebut tendensius, sarat kepentingan dan disusun secara slinthutan (21/02). Bambang DH pun, selaku Walikota Surabaya mengakui jika dirinya tak tahu persis perkembangan masalah reklame di lapangan. Seluruh persoalan reklame telah didelegasikan kepada stafnya, dan Bambang percaya sepenuhnya kepada stafnya tersebut. Hal itu sekaligus juga berarti, jika kemudian timbul persoalan di lapangan, stafnya pula yang patut dipersalahkan. Padahal seharusnya, Bambang harus tahu perkembangan persoalan itu, meskipun sedikit-sedikit (27/02).

Polemik terkini tentang penataan reklame kota maujud dalam tarik-menarik soal penghapusan SPW (Surat Persetujuan Walikota) yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai biang kesemrawutan dan menjadi ajang pungli penataan reklame di Surabaya. Sistem lelang pun diusulkan guna mewujudkan tata reklame yang transparan di kota buaya, sekaligus untuk menekan kebocoran-kebocoran yang terjadi selama ini. DKI Jakarta pun dijadikan acuan. Menurut salah satu anggota Pansus Raperda Reklame DPRD Surabaya, Yulyani (21/2), dengan menerapkan sistem lelang titik reklame, DKI Jakarta bisa menghasilkan PAD sejumlah Rp 235,7 miliar untuk tahun 2005 dari sektor reklame. Bandingkan dengan Surabaya yang menerapkan penentuan titik reklame melalui SPW yang hanya meraup Rp. 30 miliar pada tahun anggaran yang sama. Gayung pun bersambut, karena Walikota Surabaya ikut mendukung rencana ini.

Tetapi masalah tidak berakhir di sini.Hal ini terkait keinginan Pansus Raperda Reklame DPRD Surabaya yang ingin memberlakukan Perda Reklame yang akan disahkan secara retro active atau berlaku bersurut. Artinya, jika Raperda itu disahkan, akan mengatur pula kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Termasuk di dalamnya SPW_SPW yang ditengarai telah “diobral” sebelum raperda digedog akan diputihkan alias hangus.

Usulan memutihkan SPW itu sontak memantik penolakan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan persoalan reklame itu. Selain Pemkot, para pengusaha yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur mengungkapkan hal yang sama. Bahkan melalui ketuanya, Benny Budi Pribadi, (24/02), tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menempuh jalur hukum jika pemutihan itu tetap dilaksanakan. Sementara dari lingkungan pemerintah kota, Asisten II Sekkota Surabaya, dr. Muklas Udin mengutarakan kekhawatirannya jika Pemkot bisa digugat atas pemutihan itu.

Di lain pihak, Pansus Reklame DPRD Surabaya, melalui ketuanya Ali Ja’cub tidak bergeming dengan pembelaan diri dan ancaman P3i itu. Menurutnya, kepentingan masyarakat dan publik Surabaya lebih dikedepankan daripada menuruti kemauan oknum Pemkot atau pengusaha yang didasarkan pada perhitungan ekonomis semata. Bagaimana dengan kita, publik Surabaya? Surabaya, oh, Surabaya…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: