Peta Jaringan Bawah Tanah

Banjir telah menjadi salah satu agenda Surabaya tatkala musim penghujan datang. Masalah ini bukan masalah yang sederhana. Berbagai program dan pendekatan yang dilakukan selama ini seolah tak berdaya menghentikan laju banjir yang terus menggenangi ruang-ruang kota. Karena itu, solusi untuk menanggulangi problem ini menuntut sebuah pendekatan yang komprehensif dan terpola. Semuanya itu membutuhkan perencanaan yang matang, sementara perencanaan itu sendiri tak pernah lepas dari data yang pada gilirannya menjadi informasi rujukan sebagai basis penyusunan perencanaan. Berbicara tentang data, rasanya semua pihak akan sepakat bahwa data yang dimiliki kota ini cukup banyak. Namun, apakah data yang berlimpah itu sudah terintegrasi semuanaya?

Sebagai salah satu basis yang penting dalam menanggulangi banjir, namun sayangnya belum dimiliki Surabaya hingga saat ini, adalah ketersediaan peta dasar yang mutakhir. Ukuran mutakhir di sini adalah kemampuan peta tersebut menggambarkan dan memaparkan situasi riil di lapangan dalam rentang 2-3 tahun terakhir. Selama ini fakta-fakta yang tersedia “mungkin” berupa peta yang menggambarkan fisik permukaan tanah yang diasumsikan lengkap dan akurat, yang sesungguhnya berasal dari data 5 tahun yang lalu. Lantas bagaimana dengan Peta bawah tanah atau underground map? Bukankah berbagai peristiwa yang terjadi pada permukaan tanah tidak lepas dari apa yang ada di bawah permukaan tanah?

Berbicara tentang apa yang ada di bawah permukaan tanah, membawa kita pada pertanyaan tentang jaringan gas, telepon, listrik, air minum, drainase, bangunan dan aktivitas yang turun ke bawah permukaan bumi, seperti parkir, penyedotan air bawah tanah, dan mungkin juga instalasi yang terkait dengan kepentingan militer. Nah, peta jaringan bawah tanah dibutuhkan untuk dapat menangkap ruwetnya infrastuktur yang ada di bawah tanah itu. Kalau belum ada, sama artinya dengan bekerja di hutan belantara tanpa informasi apapun. Di sini, dapat dipastikan bahwa semua instansi pengelola belum mempunyai data yang akurat yang dapat menggambarkan posisi jaringan masing-masing dalam sistem koordinat yang terpadu. Selanjutnya dapat dipastikan pula bahwa pemerintah tidak memiliki peta bawah tanah yang lengkap dan terpadu yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam menyusun perencanaan.

Harus diakui, bukan tidak mungkin jika perencanaan penanganan banjir menjadi kurang mengena karena belum memperhitungkan infrastruktur yang ada di bawah tanah? Padahal keduanya saling terkait, sehingga penangananya pun harus terpadu. Sebagai contoh adalah penyedotan air bawah tanah. Sejauh mana upaya pemerintah mengontrol aktivitas ini? Kalau belum, bagaimana pemerintah dapat menjamin bahwa penyedotan air bawah tanah tidak menimbulkan problem lingkungan? Bisa dibayangkan, akibat yang ditimbulkan dari aktivitas penyedotan air bawah tanah selama puluhan tahun dan tidak terkontrol.

Menyimak gambaran di atas, sudah saatnya kota ini membutuhkan peta bawah tanah yang dapat digunakan sebagai referensi perencanaan dan juga untuk pelayanan masyarakat. Seiring dengan semangat otonomi, pemkot bisa “memaksa” instansi utilitas untuk membangun jaringan sistem informasi peta bawah tanah itu secara bersama, sementara pemkot menyiapkan peta dasarnya. Pengisian data pun harus dilakukan sepanjang masa seiring dengan perkembangan pembangunan kota. Sangat mustahil berbicara tentang banjir,tanpa berfikir secara kosepsional. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: