Menggugat Izin Reklame!

Reklame di Surabaya, alih-alih mempercantik wajah kota, justru mendulang bencana tatkala hujan deras dan angin kencang datang menerjang. Lihat saja reklame-reklame raksasa yang roboh dan bertumbangan. Berapa banyak korban yang telah ditimbulkan? Sekali lagi, publik pun harus dihadapkan pada kegamangan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tugasnya. Pemerintah masih cenderung reaktif, bukan antisipatif. Ujung-ujungnya, publik jua yang terkena getahnya. Setelah terjadi angin puting beliung yang mengobok-obok Surabaya, pemkot melalui Asisten II menyatakan bahwa peristiwa ini dianggap sebagai force majeure, alias bencana tak terduga. Jadi, jangan salahkan pemkot, jika ada reklame tumbang. Jangan salahkan pemerintah jika sampai ada korban.

Malang benar nasib Surabaya. Padahal, kalau mau jujur, pemerintah berkewajiban melindungi publiknya. Di sini, fungsi perlindungan itu dilakukan melalui prosedur perizinan atas setiap aktivitas pembangunan. Dengan kata lain, izin tersebut berfungsi sebagai payung untuk menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan kelak.

Jika izin pada dasarnya merupakan salah satu instrumen perlindungan masyarakat, hal ini berarti dengan dikeluarkannya izin, masyarakat pun sudah terlindungi dan terjamin aman serta keberadaan fisik infrastruktur yang bersangkutan tidak mengganggu lingkungan nya. Nah, kalau kemudian terjadi reklame roboh dan pemerintah terkesan tidak bertanggung jawab, lantas apa makna dari izin tersebut? Ke mana lagi masyarakat mencari perlindungan? Bukankah negara ini juga didirikan dalam rangka melindungi rakyatnya?

Karena itu, semestinya kasus robohnya reklame-reklame itu, atau bangunan-bangunan lain yang ada di Surabaya tidak perlu terjadi. Karena sejatinya, dengan mendapatkan izin itu berarti pihak penyelenggara telah memenuhi ketentuan dan persyaratan Perda, dan sudah melalui proses yg benar. Benar dalam arti teknis adminstrasi maupun teknis lapangan. Hal yang sama berlaku pula pada pembangunan infrastruktur gedung. Apa kita juga akan mendapatkan jawaban yg sama, jika ada gedung yang ambruk? Bisa dibayangkan betapa tingginya resiko warga yang tinggal di dan melintas di jalan-jalan kota Surabaya?

Justru di sinilah peran pengawasan pemkot,yang dilakukan sejak dini hingga selesainya bangunan fisik. Pengelola kota perlu membangun sistem sedemikian rupa sehingga pelaksanaan lapangan benar-benar sesuai dengan rencana yang telah disetujui dalam izin yg diterbitkan. Saatnya bagi pemerintah untuk mengecek ulang semua reklame yang ada, baik dari sisi perizinan maupun pelaksanaan fisiknya agar kemungkinan resiko bagi masyarakat dapat diperkecil. Alasan force majeur hanya dapat diterima jika bencana yang terjadi itu berupa gempa bumi atau bencana-bencana lainnya yang memang benar-benar diluar perhitungan. Namun jika hanya karena angin kencang lantas dijadikan sebagai bahan argumentasi untuk menerima alasan tumbangnya reklame, maka kita boleh was was dalam melintas di jalan-jalan kota ini. Di lain pihak, jika pemkot menyadari tanggung jawab untuk melindungi keamanan warga kota, maka statemen jaminan itu pun harus ada. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: