Surabaya: Kota Penertiban

Surabaya tak pernah lepas dari penertiban. Sepanjang tahun, program penertiban muncul silih berganti menghiasi lembar demi lembar pemberitaan media lokal kota ini. Tak terhitung intensitas dan ragam penertiban itu. Dari penertiban PKL, reklame-reklame liar, SPBU yang berdiri di lokasi-lokasi hijau beberapa tahun silam (yang sampai sekarang belum jelas kelanjutannya, akan diapakan tanah-tanah bekas SPBU tersebut), dan yang masih hangat di benak kita, penertiban wartel serta rencana penertiban brandgang. Banyaknya aksi penertiban itu tak urung membuat kita pun bertanya, ada apa dengan kota ini? Benarkan Surabaya telah tumbuh secara serampangan, tidak teratur, dan disorder? Dan bagaimana hal ini bisa terjadi?

Bukankah kota ini telah memiliki perangkat lunak yang cukup, yang ditunjang dengan perangkat keras berikut jajaran personelnya yang besar? Tapi toh pelanggaran demi pelanggaran masih saja terjadi dalam denyut pembangunan kota ini. Bukankah pemerintah memiliki kelurahan dan kecamatan sebagai garda terdepan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga seharusnya lebih mampu dalam menangkap berbagai realita serta suara hati publik kota? Di mana mereka selama ini? Seluruh ketidaktertiban itu tidaklah terjadi sekejap mata, namun berjalan melalui sebuah proses yang tentunya tidak kasat mata. Namun mengapa aparatur pemerintah seolah hanya tinggal diam dan “melegalkan” berbagai tindak kongkalikong yang menggerogoti pembangunan kota?

Pada sisi yang lain, timbul pertanyaan mengapa pemerintah selalu terlambat dalam melaksanakan berbagai penertiban itu? Bukankah pelanggaran-pelanggaran tersebut telah berjalan sekian waktu? Di mana para aparat penertiban selama ini? Pola pendekatan yang dikembangkan masih belum beranjak dari pola reaktif yang bersifat sporadis belaka. Inkonsistensi pun acapkali tercermin dalam realita ini, karena penertiban hanya dilaksanakan ketika ada anggaran. Padahal, penertiban itu sudah merupakan tugas rutin aparatur penertiban. Ini artinya, day to day job mereka, adalah memang menertibkan.

Menertibkan semenjak dini sesunguhnya jauh lebih mudah dan sederhana dibandingkan menertibkan sesuatu yang telah tumbuh secara “mapan”. Prosedur perijinan yang dikembangkan oleh pemerintah juga memiliki fungsi antisipatif ini. Kalau sekarang muncul lagi pemberitaan tentang penertiban wartel di pinggir jalan, apakah hal ini berarti bahwa wartel-wartel kali lima itu illegal? Kalau memang iya, bagaimana sesungguhnya prosedur pendirian wartel selama ini? Bagaimana pula koordinasi kelembagaan antar instansi, dalam hal ini dengan PT Telkom Divre V? Apakah kriteria yang digunakan dalam pembongkaran wartel itu, sehingga tidak muncul kesan penertiban yang pilih kasih? Bagaimana pula tanggung jawab institusi pemberi izin serta pengawas yang telah membiarkan bangunan wartel itu tumbuh hingga menjadi permanen?

Tentunya, berbagai penyimpangan itu bukan merupakan tontonan yang menarik. Bahkan menyisakan kabut tebal misteri yang belum terjawab. Kita perlu menata ulang dengan mengkaji lebih dalam segala sumber carut marut pembangunan kota ini. Dan yang paling penting adalah, adanya itikad kolektif yang kuat dari manajemen kota agar berbagai masalah itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: