Surabaya-ku Bersih dan Hijau

Akhir-akhir ini kita sering mendengar berbagai pemberitaan tentang upaya penataan kebersihan dan pertamanan kota. Apapun hasil dan upaya yang ditempuh, publik kota  perlu memberikan apresiasi atas program mulia itu, terlebih melihat kondisi lingkungan kota ini yang tengah sekarat. Betapa tidak, adanya banyak ironi yang berkembang dalam pembangunan lingkungan kota ini. Pohon-pohon kota yang ditebang, dibakar, dan dicuri oleh warga kota yang tak bertanggung jawab. Lihat saja nasib sejumlah pohon sawo kecik dan sono di Jl. Urip Sumohardjo depan Institut Pembangunan (IP) yang baru ditanam Dinas Kebersihan dan Pertamanan beberapa hari terakhir diketahui disiram minyak tanah (9/2). Akibatnya, akar dan batang pohon gosong dan mati.

Berangkat dari kondisi kota ini yang kian hari kian memprihatinkan, Pemerintah pun berinisiatif menerapkan Perda Kebersihan secara penuh. Ini merupakan konsep pemikiran yang barangkali perlu dikembangkan lebih jauh dengan niatan untuk menjadikan Surabaya kota yang bersih dan hijau, termasuk taman kota yang memadai bagi sebuah kota metropolitan. Terlepas dari itikad baik itu, ada beberapa hal yang layak dicermati lebih dalam, terutama menyangkut konsistensi pemerintah. Bukan rahasia lagi kalau selama ini pemerintah terkenal sebagai jago membangun, namun lemah dalam hal pemeliharaan. Lihat saja betapa banyak infrastruktur fisik yang mampu dibangun, namun dalam waktu yang tak terlalu lama, berbagai bangunan itu telah mangkrak, berkembang secara kumuh dan tak terawat.

Jika hal ini digugat oleh publik, paling mentok jawaban klasik yang keluar dari aparatur birokrasi adalah keterbatasan anggaran. Di sini, tampak bahwa pengelola kota masih mengedepankan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Padahal, paradigma APBD sebagai panglima sudah boleh dikatakan usang. Pemerintah pun harus mengakui, bahwasannya uang yang mereka miliki tidak akan cukup untuk membiayai seluruh pembangunan kota, apalagi memenuhi hajat hidup warga kota. Karenanya, pemerintah pun perlu mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan yang lain. Investasi dari swasta dan partisipasi masyarakat salah satunya. Pintu ini harus dibuka lebar, karena masyarakat Surabaya bukanlah masyarakat yang cuek bebek, bahkan terkenal dengan semangat partisipasinya. Mereka hanya tidak tahu harus berperan sebagai apa, terlebih di tengah krisis public trust yang mendera birokrasi. Setali tiga uang dengan sektor swasta, yang melihat kota ini cukup menjanjikan bagi investasi yang mereka tanam. Namun, mereka pun menuntut kepastian hukum atas kelangsungan dan kelancaran usaha mereka di kota ini.

Atas dasar itu, sosialisasi dan transparansi program pemerintah menjadi kunci jawabannya sehingga terbangun kesadaran masyarakat menuju kerangka pikir yang sama dalam membangun Surabaya. Bukan hal yang mudah memang, terlebih mengingat heterogenitas penduduk kota ini, dengan karakter yang sering skeptis terhadap apapun yang dilakukan pemerintah. Padahal, sekali masyarakat terbangun kesadarannya, mereka akan sangat militan dalam berpartisipasi membangun dan memelihara kota ini.

Kembali ke itikad pemerintah menggalakkan kebersihan dan kerindangan kota, perlu adanya sebuah blue print yang jelas, agar semua pihak dapat mengetahui kapan dan bagaimana mereka dapat ikut andil. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: