Pemerintah dan Juri yang Adil

Konflik pembangunan Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) semakin jauh dari kata sepakat. Dalam hearing yang digelar oleh Komisi A DPRD Surabaya (2/2), dewan mulai mengambil sikap. Jika sebelumnya mereka menganjurkan agar persoalan itu diselesaikan secara win win solution, kini beberapa anggota dewan ikut-ikutan menolak pembangunan PIKB. Lebih jauh lagi, mereka meminta pemerintah kota segera mencabut semua izin yang sudah kadung dikeluarkan. Bagi para anggota Dewan tersebut, rencana pembangunan PIKB tak lebih dari memindahkan masalah dari satu wilayah ke wilayah lain. Di mata mereka, betapa Pemkot sebelumnya kalangkabut dalam mengurusi PKL Pasar Keputran, dan kini, malah mau memindahkannya ke Kebraon. Karenanya, jika kemudian warga setempat menolak, Pemkot pun harus legawa dan tidak meneruskan keinginannya membangun PIKB itu.

Di sisi lain, dalam menaggapi sikap para wakil rakyat tersebut, pemerintah melalui Asisten II Pemkot Surabaya, Mukhlas Udin, menyatakan siap melakukan reevaluasi atas perizinan yang suda dikeluarkan. Salah satunya terkait dengan Amdal yang sudah disahkan, yang pada kenyataannya, masih dipersoalkan warga. Meskipun demikian, pemerintah menjamin tidak akan membatalkan proyek dengan nilai investasi ratusan miliar tersebut.

Ah, sekali lagi pembangunan kota ini diuji. Sekali lagi, peran pengelola kota sebagai juri dan fasilitator yang adil dipertanyakan. Pembangunan Surabaya masih jauh dari harmoni. Pembangunan yang sejatinya ditujukan untuk mengangkat harkat dan derajat hidup warga kota, serta menjadikan Surabaya ruang hidup yang manusiawi bagi penduduknya, malah berbalik arah. Pembangunan tumbuh menjadi ajang perang tanding berbagai kepentingan yang saling sikut, saling senggol, dan saling menjatuhkan. Di mana peran pemerintah dalam berbagai carut marut kepentingan itu?

Banyak rencana pembangunan kota ini yang menuai kecaman dan perlawanan dari penduduknya. PIKB hanya salah satu contoh. Rencana pemerintah guna memperluas areal LPA Benowo, juga contoh yang lain. Sementara dalam hubungannya dengan pihak investor, pemerintah pun terkesan canggung dan ingin cari selamat. Mengapa bisa demikian? Lihat saja sikap yang diambil pemerintah dengan mere-evaluasi berbagai izin yang sudah dikeluarkan. Bukankah seharusnya izin-izin tersebut dikeluarkan ketika seluruh aspek yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ayng bersangkutan terpenuhi? Dan kalau seluruh prasyarat dan syarat tersebut sudah dapat dipenuhi dan izin pun telah dikeluarkan, tentunya berbagai masalah yang muncul belakangan tidak perlu ada lagi. Tapi, nyatanya tidak seperti itu. Dengan menagguhkan berbagai izin yang sudah dikeluarkan, tentunya merupakan kerugian tersendiri bagi sektor swasta yang bersangkutan.

Pemerintah terkesan tidak aspiratif dan tidak konsisten. Tidak aspiratif dalam mengakomodasi suara-suara bawah. Tidak konsisten dalam melakukan sosialisasi dan menegakkan aturan hukum yang menjadi pijakan berbagai implementasi programnya. Tidak konsisten pula dalam memberikan kepastian kelancaran investasi. Kalau sudah seperti ini, jangan salahkan jika banyak pelaku bisnis yang berpikir ulang untuk menanamkan uangnya di Surabaya. Dukungan publik pun tak kunjung didapat. Apa jadinya Surabaya ke depan? Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: