Menata Kota dengan Reklame

Perlahan namun pasti, Pemkot semakin giat menertibkan reklame yang menyalahi aturan. Tak hanya reklame insidental saja, reklame berukuran besar pun tak luput dari penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya. Langkah ini tak lepas dari janji pemerintah kota untuk menertibkan seluruh reklame yang berdiri di jalur hijau. Komitmen ini dimulai dari pembongkaran reklame di sepanjang jalan A. Yani. Nantinya, semua reklame yang berdiri di atas jalur hijau bakal ditertibkan. Bagi yang sudah terlanjur berdiri akan ditunggu hingga izinnya habis. Demikian pernyataan Kepala Bagian Operasi Satpol PP Surabaya, Brahma M. kepada media massa kota ini (25/01/06).

Tentunya, kabar ini merupakan kabar yang menggembirakan bagi publik kota, terlebih di tengah terpaan pemberitaan negatif tentang implementasi pembangunan kota akhir-akhir ini. Sudah menjadi rahasia umum, jika selama ini penyelenggaraan reklame yang ada di lapangan cenderung semrawut dan tumpang tindih. Titik lokasi, desain konstruksi dan ukuran reklame lebih banyak mengakomodasi keinginan dan kepentingan biro/penyelenggara jasa reklame.

Salah satu contohnya adalah pembangunan jembatan penyeberangan orang. Seharusnya, jembatan penyeberangan orang berfungsi utama sebagai tempat orang untuk menyeberang jalan, sementara reklame hanyalah fungsi ikutan. Namun, dalam kenyataannya, pembangunan jembatan penyeberangan orang lebih didominasi oleh kepentingan pemasang iklan yang cenderung kurang memperhatikan kenyamanan dan keselamatan penyeberang jalan. Pun juga keberadaannya yang cenderung dipaksakan.

Berita-berita tentang reklame tumbang yang kadangkala memakan korban publik kota telah berulang kali kita dengar dan saksikan. Setali tiga uang dengan carut-marut reklame liar yang menambah kumuh wajah kota ini. Pemkot seolah tak berdaya menghadapi realitas semacam itu. Reklame kota ini tumbuh cenderung tanpa kendali, karena belum optimalnya fungsi dan peran Tim Reklame. Belum lagi persoalan kewenangan dan tanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan reklame yang kurang jelas sehingga terkesan antar-dinas saling lempas tanggung jawab.

Karena itu, komitmen Pemkot untuk menertibkan reklame di kota Surabaya perlu disambut dengan suka cita, tentu saja dengan tidak mengurangi daya kritis warga kota dalam melihat konsistensi pemkot menjalankan kebijakannya. Sudah waktunya keindahan kota ini dikembalikan. Hutan reklame yang selama ini membuat carut marut wajah kota sedikit demi sedikit dikurangi. Reklame adalah komponen pembentuk keindahan kota. Dengan demikian, pajak reklame bukanlah prioritas utama.

Lebih dari itu, pengelola kota pun perlu menggali permasalahan reklame yang ada selama ini. Upaya menertibkan reklame liar seakan kurang bermakna jika akar masalah yang bersumber dari lemahnya sistem administrasi tentang aspek perijinan dan pengawasan tidak ikut dibenahi. Pemerintah harus mengembangkan prosedur perijinan penyelenggarann reklame yang transparan, efektif dan efisien. Tentunya diimbangi dengan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame secara terpadu.

Dengan demikian, Pemkot pun dapat menwujudkan visinya guna mengembangkan penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya yang aman, indah, tertib, dan merupakan sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: