Nasib Malang Surabaya!

Malang nian nasib Surabaya. Masalah demi masalah seakan enggan berhenti mendera kota ini. Kita pun hanya bisa diam termangu, takjub tak tahu harus berkata apa, menyaksikan babak demi babak, lakon demi lakon yang muncul silih berganti dalam teater pembangunan kota.

Sayangnya, kisah yang disuguhkan pada kita bukanlah kisah apik dan simpatik. Justru sebaliknya, cerita-cerita yang bikin miris. Belum selesai disibukkan dengan pemberitaan tentang kasus pembangunan tiga eskalator di Pasar Turi, yang kini tengah disidik pihak kejaksaan, dilalah, sekarang muncul lagi kasus lain yang serupa tapi tak sama. Koq yo cek kebacute.

Kali ini, kabar tak sedap itu datang dari Dinas Pendidikan Kota. Kisah yang dimainkan pun kian mencoreng wibawa pemerintah di hadapan publiknya. Kasusnya berupa pemalsuan merk mikroskop (merk Yazumi) yang dilakukan oleh CV Dhika Manunggal (CV DM) selaku rekanan pengadaan. Kisah ini mencuat setelah si empunya merk, M. Yasin dari PT Bina Bakti Niaga Perkasa (BBNP), selaku distributor tunggal Yazumi, melapor ke Polda Jatim (19/01/06). PT BBNP yang tidak ikut tender pengadaan mikroskop itu mendapat laporan bahwa mikroskop Yazumi yang menjadi hak edarnya dipalsukan.

Dalam tender di Diknas Kota, Juli 2005 lalu, CV DM berhasil memenangkan tender pengadaan 167 unit mikroskop. Dari nilai proyek sebesar Rp. 800 juta, CV DM memberikan penawaran terendah sebesar Rp. 400 juta, yang terdiri dari pengadaan mikroskop senilai Rp. 300 juta dan lensa senilai Rp. 100 juta.

Namun, kemudian diketahui bahwa mikroskop yang didatangkan itu palsu. Sebagaimana yang dilansir salah satu harian kota ini, mikroskop-mikroskop itu diambil dari Jakarta tanpa merek. Sesampainya di Surabaya, barang-barang tersebut ditembeli merek Yazumi. Mikroskop aspal itu pun dilego dengan harga Rp. 1,3 juta per unit, bandingkan dengan harga mikroskop Yazumi asli yang mencapai sekitar Rp. 1,9 juta.

Atas kasus itu, Diknas terkesan cuci tangan, dengan berdalih bahwa tender yang diadakan sudah mengacu pada Keppres 80/2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. Soal kemenangan CV DM semata-mata karena alasan efisiensi. Karena itu, seperti pembelaan Sahudi, Kadiknas Kota, Diknas tidak tahu apakah mikroskop itu palsu atau asli. Mereka baru tahu soal adanya dugaan pemalsuan itu setelah mendapat panggilan dari polisi.

Namun tak urung, Diknas pun berencana menarik semua mikroskop bermasalah itu. Sayangnya, reaksi seperti ini sungguh tidak menyelesaikan problem yang telah kadung berkembang. Malah solusi-solusi instan dengan pola reaktif dan punitif yang dilakukan selama ini, cenderung menjauhkan kita dari akar masalah sesungguhnya. Ancaman Diknas menarik mikroskop itu, sudah pasti akan mempengaruhi kelancaran kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah yang bersangkutan. Pun juga pendekatan yang sama dengan rencana mengganti eskalator yang menyalahi kontrak, kenyamanan para pengunjung Pasar Turi yang akhirnya berkurang.

Kondisi ini sungguh ironis, terlebih mengingat selain Keppres 80/2003, Surabaya telah dibekali dengan SK Walikota 105/2005 guna “mengawal” pembangunan kota ini. Berkaca dari berbagai “musibah” itu, sudah saatnya pengelola kota perlu mendalami dan berintrospeksi guna mencari akar permasalahan yang muncul selama ini. Apakah masalah itu bersumber dari perencanaan program yang kurang matang? Ataukah masalah itu terjadi pada proses lelang, pengawasan implementasi program, atau ada sebab-sebab yang lain? Jika kasus-kasus serupa terus terjadi, bagaimana petanggungjawaban pengelola kota ini pada stakeholdernya? Ayo, Sederek, mbangun Surabaya!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: