Kisah Pedih Pembangunan Kota

Kasus pembangunan eskalator Pasar Turi ternyata berkembang jauh. Setelah ditemukan secara tidak sengaja oleh para anggota DPRD yang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sana, kasus itu bergulir layaknya peluru yang lepas dari larasnya. Selain menyeret pelaksana proyek dan pejabat Pemkot yang ditengarai terlibat dalam gonjang ganjing proyek tersebut, kasus itu akhirnya membuka wajah baru birokrasi kita, utamanya dalam menyelesaikan problem pembangunannya.

Birokrat sepertinya tak mau kompromi. Sebagai bukti, Pemkot hanya memberikan batas waktu (deadline) seminggu bagi PT Hersinda Pharmindo Sejati (HPS) untuk membongkar tiga eskalator yang tidak sesuai bestek itu. Sebulan kemudian PT HPS harus segera menggantinya.

Sangat disayangkan memang, dalam upaya kota ini memenuhi hajat hidup yang manusiawi bagi warga kota, masih saja ada penyimpangan pembangunan demi kepentingan segelintir orang. Dalam kasus eskalator itu, kita layak berterima kasih pada kejelian anggota dewan yang melakukan sidak di sana. Seandainya sidak tidak dilakukan dan penyimpangan tidak diketemukan, boleh jadi sampai saat ini, tak satu pun publik Surabaya yang menyadari adanya “permainan curang” tersebut. Kita tetap saja menggunakan fasilitas yang telah dibagun pemerintah, tanpa mengetahui bahwa hak kita untuk menikmati beragam fasilitas itu telah “dikurangi”.

Namun tak ayal, penemuan kasus itu semakin membuka mata publik terhadap berbagai penyimpangan pembangunan yang terjadi. Tak salah juga jika publik bertanya bagaimana dengan realisasi program-program yang lain, terlebih program-program yang “terselip” dari pandangan publik? Apakah penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan tiga eskalator di Pasar Turi itu hanyalah puncak dari fenomena gunung es carut marut pembangunan kota ini. Dengan kata lain, gonjang ganjing di Pasar Turi hanyalah salah satu contoh yang kelihatan. Bagaimana dengan yang lainnya?

Salah satu penyebab menjamurnya berbagai penyimpangan kembali pada lemahnya mekanisme kontrol pembangunan yang dijalankan sampai saat ini. Kontrol itu tidak hanya pada implementasi program, tapi telah dilaksanakan sejak tahap perencanaan. E-Procurement yang dikembangkan dengan biaya tidak sedikit salah satunya dimaksudkan untuk itu. Entoh penyimpangan masih saja terjadi. Lantas di mana akar masalahnya? Apakah perencanaan pembangunan telah disusun dan ditunjang dengan studi yang matang? Bagaimana pula dengan realisasinya? Ataukah perencanaan dan implementasi seolah berjalan sendiri-sendiri? Berbagai penyimpangan yang diketemukan kemudian tentunya tidak terjadi begitu saja. Jika kontrol itu telah dilakukan sejak dini, tentunya indikasi penyimpangan telah terdeteksi sejak awal pula.

Selama mekanisme kontrol itu belum diimplementasikan secara ketat, berbagai penyimpangan dan kongkalikong akan terus terjadi. Solusi instan dengan menghukum rekanan nakal yang tertangkap basah tidak akan efektif, karena tak ubahnya menabur garam di laut. Kalau sudah begini, bagaimana nasib Surabaya ke depan? Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: