RT & RW Digaji?

Satu lagi gagasan menarik digulirkan Pemkot di penghujung tahun 2005 lalu. Kali ini terkait jabatan ketua rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) yang akan ”diakuisisi”. Imbasnya, Pemkot juga bakal mengeluarkan sejumlah uang untuk menggaji para ketuanya. Gaji ini sebagai uang lelah bagi mereka yang bekerja sosial dan mengabdi untuk masyarakat itu. Tak tanggung-tanggung, dana yang harus disisihkan oleh pemerintah kota mencapai tidak kurang dari Rp. 6,6 miliar, yang diambilkan dari APBD 2006.

Anggaran sebesar itu dapat dirinci sebagai berikut. Besarnya jatah honorer setiap bulan yang diterima oleh ketua RT Rp. 50.000, Rp. 75.000 bagi ketua RW, dan Rp. 100.000 bagi ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota (LKMK). Dari 31 kecamatan, terdaapat 163 LKMK, 1.368 ketua RW dan 8.680 ketua RT.

Sesungguhnya, gagasan serupa bukan merupakan barang baru. Usulan untuk memberi tambahan pendapatan bagi ketua RT, RW dan LKMK ini sudah ada sejak tahun 2002 hingga 2004 lalu. Namun selalu ditentang dan ditolak dewan. Sekarang, sekali lagi Pemkot berupaya mengajukan usulan itu dan kini tinggal menunggu kebijakan anggota dewan, setuju atau tidak?

Meskipun belum memperoleh jawaban dari pihak legislatif, tak pelak usulan Pemkot tersebut telah memantik sejumlah opini masyarakat, khususnya dari para sasaran kebijakan itu. Ada yang setuju, namun tak sedikit pula yang menolak. Di antara yang menolak adalah Forum Koordinasi (Forkod) RT/RW Surabaya, yang melalui ketuanya, Adi Mawardi, menilai insentif yang dijanjikan tersebut tak sesuai dengan kerja sosial yang mereka lakukan. Bahkan menurut Adi, sebagaimana ayng dilansir salah satu media kota ini, berapa pun nilai gaji yang diberikan belum bisa menghargai kerja mereka. Hal ini mengingat kerja ketua RT/RW yang langsung terjun ke masyarakat tanpa mengenal waktu dan kerja sosial yang dilakukannya sangat padat.

Sebaliknya, Forkod justru menginginkan adanya bentuk subsidi dari Pemkot ke lembaga masyarakat di tingkat bawah tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Usul ini disampaikan agar bseluruh warga juga dapat ikut menikmati kucuran dana pemerintah itu.

Terlepas dari perbedaan persepsi yang muncul sebagi respon atas usulan pemberian honor itu, ada baiknya Pemkot memilih cara lain dalam menghargai kerja para ketua RT/RW. Kalaupun ada bantuan finansial, ditujukan guna guna menunjang operasional serta keperluan administrasi masing-masing RT/RW. Yang lebih diutamakan di sini adalah kepedulian pemerintah atas eksistensi para pimpinan lembaga masyarakat tingkat bawah itu.

Paling tidak, dana itu juga dapat dialokasikan untuk membuat forum pertemuan antar ketua RT/RW yang berlangsung secara rutin, baik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dalam proses itu, Walikota dan Wakil Walikota juga ikut aktif terlibat pada setiap pertemuan itu guna dengan melakukan ”safari kecamatan” guna mendengar secara langsung keluhan warga.

Langkah ini sesungguhnya ikut membantu membuka saluran bagi aspirasi publik yang selama ini cenderung tersendat. Para ketua RT/RW pun tentunya akan merasa terhormat lebih dihargai eksistensinya. Akhirnya akan terbina hubungan emosional yang cukup kuat antara birokrat kota dengan wakil-wakil masyarakat sebagai representasi publik di daerah mereka masing-masing. Semoga langkah ini pun dapat menjadi awal guna menumbuhkan kepercayaan publik. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: