Duka PKL

Setelah sempat tidak terdengar beberapa lama, isu PKL akhirnya muncul lagi menghiasi halaman kota sejumlah media massa lokal. Dimulai dengan pemberitaan tentang PKL kawasan Joyoboyo yang batal digusur, PKL Menur yang balik kucing, hingga penataan PKL kawasan Ampel yang molor. Isu PKL, seolah tak akan pernah hilang dari dinamika kota ini, carut marut dengan problem-problem krusial kota lainnya, seperti banjir dan transportasi.

Keberadaan PKL diakui membawa dampak yang dilematis. Di satu sisi, usaha ini muncul sebagai reaksi atas ketidakmampuan pemerintah menyediakan lahan kerja di sektor formal bagi warganya. Karena itu pula, emperan kaki lima pun menjadi lahan hidup mereka yang tersisih dari persaingan kerja sektor formal. Tak cuma itu, keberadaan mereka pun menjadi sumber pendapatan lain bagi sebagian warga yang ”mengeksploitasi” kehadiran mereka di sudut-sudut kota.

Namun, tak pelak, eksistensi PKL yang cenderung mengambil tempat di ruang-ruang publik ikut andil dalam menambah kekumuhan wajah kota. Keberadaan mereka sering dipertentangkan dengan wacana keindahan kota, dan dianggap sebagai salah satu biang keengganan investor menancapkan kuku mereka di kota ini. Terlebih jika dihadapkan pada obsesi para urban manager untuk menciptakan kota yang serba modern dan global dengan membuat perencanaan tata kota yang bebas dari daerah kumuh (slums area). Tata kota yang demikian berusaha menyingkirkan orang-orang miskin secara fisik dari pandangan umum.

Kondisi ini mirip dengan yang digambarkan oleh Hernando de Soto, dalam bukunya The Other Path: The Invisible Revolution in The Third World (1989). Pembangunan kota cenderung melahirkan proses marjinalisasi dan alienasi bagi warganya, khususnya yang berasal dari golongan masyarakat rentan. Pemerintah menerapkan peraturan yang rumit dan memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit bagi ekonomi kecil yang akan berusaha di sektor formal. Pengaturan yang ada selama ini tidak mungkin dipenuhi oleh mereka karena biaya yang dibutuhkan untuk perizinan mustahil bisa kembali.

Masih menurut de Soto, surat-surat yang dibutuhkan seandainya disambung bisa mencapai ukuran 300 meter. Begitu juga waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan tidak kurang dari 1,5 tahun. Waktu selama itu apabila digunakan untuk berusaha secara informal telah mampu menghasilan keuntungan sebesar modal yang dibutuhkan. Menurut Soto, fenomena seperti ini menyebabkan sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah lebih memilih berusaha di bawah tanah, tanpa harus mengurus perizinan, pajak, ketenagakerjaan, dan berbagai birokrasi yang tidak rasional lainnya.

Dalam bagian lain bukunya itu, Soto memberikan apresiasi yang tinggi pada para pelaku sektor informal dengan menyebut mereka sebagai para enterpreneur yang tak dapat berkembang secara penuh karena kendala cost of formality. Soto bahkan menolak deskripsi kondisi negatif sektor informal sebagai strategi survival para migran yang ditandai oleh kelangkaan modal, keterampilan, dan berskala kecil. Baginya, para entrepreneur sektor informal haruslah tetap kecil dan tersembunyi justru untuk menghindari deteksi pemerintah sehingga tidak diwajibkan mengikuti segala formalitas perizinan, ketenagakerjaan, dan perpajakan. Karenanya, paradigma penataan yang dianut pemerintah dengan berupaya meformalkan sektor ini, terlebih jika disertai dengan tindakan represif, hanya akan menghancurkan kesempatan sektor miskin kota untuk bisa tetap survive. Apakah kota ini masih memberi ruang kepada para masyarakat miskin kota untuk menyambung hidup di dalamnya? Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: