Pembangunan Grusa-Grusu

Malang nian nasib Surabaya. Harus diakui, pembangunan kota ini masih jauh dari harapan. Alih-alih membawa kemakmuran dan memberi ruang hidup yang bermartabat dan manusiawi bagi warganya, pembangunan kota ini malah mendera penduduk dengan beragam masalah baru yang lebih kompleks dan krusial dari yang telah ada sebelumnya. Baik dari efek berantai yang diakibatkan oleh pembangunan yang kurang terencana, maupun oleh pelaksanaan pembangunan yang tak pernah tuntas.

Surabaya sejatinya masih memiliki begitu banyak “tunggakan” pembangunan yang harus segera dilunasi. Lihat saja proses tarik-ulur pelepasan aset Pemkot, seperti GOR Pancasila dan Kolam Renang Brantas. Belum lagi masalah aset Pemkot hasil kerjasama dengan pihak swasta. Sederetan masalah lain juga dapat dijumpai pada kepastian penguasaan cargo terminal yang stagnan, masalah transportasi kota, revitalisasi lahan bekas pompa bensin di jalur hijau, reklame liar, jalan tol tengah, THR yang terlantar, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memprihatinkan, taman-taman kota yang terlantar, tanah makam, Pasar Keputran, pelayanan publik yang mengecewakan, pola pengendalian pembangunan yang tidak jelas, banjir, PKL, masalah lingkungan, penataan kawasan Ampel serta beragam persoalan kota lainnya.

Kelangsungan pembangunan kota ini pun terancam yang disebabkan oleh molornya penetapan APBD tahun 2006. Hingga saat ini, penyusunan APBD masih berkutat pada pembahasan RJMPD, yang akan disusul dengan Arah Kebijakan Umum (AKU) serta Skala Prioritas (SP). Pembahasan tersebut berkembang menjadi “panggung pertunjukan” tarik ulur kepentingan yang tak kunjung usai, sementara warga kota tak ubahnya penonton pasif yang terkadang bahkan tidak mengerti sama sekali jalannya “alur cerita”.

Itu belum seberapa. Ada yang lebih parah. Muncul kesan bahwa pembangunan Surabaya selama ini belum memiliki perencanaan jangka panjang yang matang dan komprehensif. Tengara itu dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang terkesan reaktif, sebagai solusi instan untuk mengurangi efek buruk pembangunan yang muncul belakangan dan tak diharapkan. Sekadar contoh adalah penangguhan izin pengembangan kawasan barat Surabaya, menyusul banjir yang melanda daerah Wiyung dan menenggelamkan SMP 28. Selain itu, wacana busway yang digulirkan guna mengatasi permasalahan transportasi kota yang berkembang makin ugal-ugalan. Dan yang terakhir, betapa pemerintah kota tengah mengupayakan penurunan dokter spesialis ke beberapa puskesmas menyusul merebaknya kasus gizi buruk, yang membawa korban tidak sedikit balita.

Mengapa berbagai kebijakan itu baru diambil setelah sejumlah masalah berkembang dan muncul ke permukaan? Ada tiga pola pikir pembangunan yang berkembang, yaitu pasif, reaktif, dan antisipatif. Jika kita menilik kecenderungan yang berkembang di Surabaya lebih mengarah pada pola reaktif, di mana pelaksanaan pembangunan kurang didukung dengan kalkulasi yang matang atas dampaknya. Harus diakui, carut marut permasalahan pembangunan kota ini, apakah itu soal banjir, penanganan PKL yang tidak tuntas, transportasi yang berkembang menuju „chaos“ merupakan efek berantai dari pelaksanaan pembangunan yang kurang terencana dengan baik itu.

Waktunya bagi kota ini untuk berbenah, dengan menata ulang visi serta kebijakan pembangunannya. Tinggalkanlah pola pengambilan kebijakan yang grusa-grusu itu. Lihatlah permasalahan kota ini dalam perspektif yang lebih luas agar kalkulasi dampak pun menjadi lebih akurat. Dengan demikian, segala ekses buruk pembangunan telah dapat diantisipasi sebelumnya. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: