Drama ”Pembangunan”

Pembangunan bukan melulu urusan pemerintah. Di sana juga ada kewajiban seluruh warga kota, tidak tekecuali kalangan pelaku usaha. Terlebih bagi kota metropolitan layaknya Surabaya. Pembangunan kota ini adalah tanggung jawab kita, seluruh warga kota. Meskipun beban terbesar pembangunan kota ini tetap ada di tangan pemerintah kota, yang telah didapuk sebagai pengelola kota.

Karena itu, sudah barang tentu, pelaksanaan pembangunan yang digalakkan pemerintah juga ikut melibatkan peran aktif masyarakat dan swasta. Peran ini tak hanya terbatas pada pelaksanaan pembangunan semata, melainkan sejak tahap perencanaan, pembiayaan hingga pengendalian dan pemeliharaan. Harus diakui bahwa kemampuan keuangan pemerintah sangat jauh dari mencukupi. Karena itu, peran serta masyarkat dan swasta menjadi keniscayaan guna mengatasi minimnya anggaran itu.

Selama ini, publik boleh jadi hanya mengenal tiga jenis pembiayaan pembangunan, yang keseluruhannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Ketiga jenis sumber biaya itu dapat berupa APBN dari pemerintah pusat, APBD Propinsi, dan APBD Kota. Namun sesungguhnya, di luar ketiga sumber dana pembangunan itu, masih ada sumber-sumber lain, baik dari pinjaman maupun dari investasi swasta dan masyarakat.

Peran swasta dalam pembiayaan pembangunan mewujud dalam berbagai investasi yang mereka keluarkan, seiring dengan kebijakan pembangunan kota. Namun, menjaring minat investor agar mau menanamkan modalnya di kota ini pun bukan pekerjaan mudah. Terlebih di tengah kesan yang berkembang tentang kota ini yang tidak begitu ramah terhadap investasi. Beragam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait investasi menjadi indikatornya. Belum lagi kepastian hukum serta kemudahan investasi, serta konsistensi pemerintah atas berbagai janji manisnya menjadi faktor penentu utama.

Setali tiga uang dengan pendanaan swadaya dari masyarakat. Semuanya berpulang pada kemampuan pemerintah mendulang kepercayaan publik. Membangun kepercayaan pun bukan perkara gampang. Harus disadari, kepercayaan itu muncul dari performa akuntabilitas pemerintah. Sementara penilaian atas akuntabilitas itu muncul dari transparansi pemerintahan yang dijalankan. Dengan demikian, transparansi menjadi modal utama pemerintah guna menarik simpati warga kota agar sudi berperan serta dalam pembangunan.

Saatnya bagi pengelola kota untuk merubah paradigma pembangunan. Perspektif yang melihat APBD sebagai panglima dalam pembangunan harus dibuang jauh-jauh. Pemkot perlu mengerahkan segenap daya dan upayanya untuk menciptakan hubungan yang sinergis dan pola kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat demi keberlangsungan pembangunan. Dengan demikian, tak akan ada lagi alasan klasik yang menjadikan keterbatasan anggaran sebagai penghambat pembangunan. Karena sesungguhnya, persoalan anggaran itu dapat diredam melalui partisipasi penuh swasta dan masyarakat.

Tinggal sekarang, publik menunggu itikad pemerintah untuk membuktikan akuntabilitas mereka. Di tengah mindset birokrasi saat ini, public trust meminta harga yang teramat besar. Bukankah Wawali Arif Affandi (23/12) pernah mengakui bahwa krisis kepercayaan saat ini menjadi masalah utama kota Surabaya? Namun upaya ke arah itu sudah tidak dapat ditunda lagi. Di situlah masa depan kota ini ditentukan. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: