Honda Siluman.. Siapa Mereka?

Pada 26/12/05 lalu, salah satu harian kota ini mengulas keberadaan tenaga honorer daerah dengan istilah yang cukup menggelitik: honda siluman. Jumlah mereka pun tak bisa dibilang sedikit: 191 orang. Siapakah mereka? Agak susah memang memberikan definisi yang pasti tentang honda siluman tersebut. Kalau dibilang mereka adalah tenaga honorer Pemkot yang tak sah, nyatanya keberadaan mereka legal secara administratif. Lantas, apa yang membuat mereka ”istimewa” sampai perlu menyandang predikat ”siluman” segala? Jawabannya barangkali ada pada kemunculan mereka yang tiba-tiba alias ”dadakan”. Kemunculan mereka pun relatif baru, yaitu pada bulan April hingga Agustus 2005.

Namun, tak urung, keberadaan para honda siluman itu telah memantik polemik di internal pemerintah. Tak kurang dari Walikota Surabaya, Bambang DH, ikut ambil suara dengan tetap bersikukuh pada pendapatnya yang menyebut honda siluman secara administratif tidak sah. Bambang berdalih berdasarkan prosedur pengangkatan para karyawan honorer di lingkungan Pemkot yang harus sepengetahuan dirinya atau wawali, sebagai kepala daerah, karena keberadaan para tenaga honorer itu otomatis merupakan beban bagi APBD kota.

Kalangan legislatif pun tak ketinggalan angkat suara. Ketua DPRD Kota Surabaya, Musyafak Ra’uf bahkan meminta agar keberadaan honda siluman itu diusut sampai tuntas agar tidak disalahgunakan di kemudian hari. Hal ini disebabkan pengadaan tenaga honorer itu belum memiliki ketentuan baku yang mengaturnya.

Senada dengan Ra’uf, Erick Reginal Tahalele, anggota legislatif dari Komisi A juga meminta agar keberadaan para honda siluman diusut karena penambahan honda yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisa sangat memberatkan anggaran daerah, bahkan menyebabkan ketimpangan dalam anggaran belanja pegawai.

Sementara komentar yang berseberangan muncul dari Kepala Badan Kepegawaian, Arini Pakistyaningsih, yang melihat meskipun penerimaan atas para honda tersebut tidak diketahui secara jelas, namun keberadaan mereka sah secara administrasi karena segala data dan prosedur penerimaan mereka telah terpenuhi dan disertai pengesahan (baca: tanda tangan) dari penjabat yang saat itu memimpin Surabaya di masa transisi.

Selama ini, pengadaan tenaga honorer pada pemerintah daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang bersangkutan, berdasarkan pada kebutuhan tenaga yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya dari jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang dimiliki Pemda tersebut. Dasar hukum pengangkatan mereka dilakukan melalui SK Walikota dan SK MenPAN yang memperbolehkan pemda menambah tenaga non-PNS selama sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Terlepas dari polemik di atas, peristiwa ini juga merupakan cerminan dari lemahnya manajemen sumber daya manusia. Betapa tidak, penerimaan pegawai seharusnya telah direncanakan dengan ketat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah. Kualifikasi tenaga yang diterima pun disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan lingkup tugas yang akan mereka emban setelah berdinas nanti. Dengan demikian, keluhan seperti yang disampaikan oleh Wawali, Arief Affandi, bahwa rekrutmen honorer lokal oleh setiap instansi tidak ada yang berpendidikan sarjana, tidak perlu terjadi di kemudian hari. Di sini, kembali lagi, dibutuhkan transparansi pemerintahan, agar segala indikasi ke arah  penyelewengan dapat dihindari sedari dini. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: