Bom Waktu Restrukturisasi

Restrukturisasi lembaga birokrasi yang dilakukan Pemkot surabaya masih menyisakan banyak masalah. Mau tak mau, kita pun akhirnya bertanya lagi tentang kebijakan perampingan lembaga itu. Apakah telah direncanakan dengan matang, ataukah ia tak lebih dari kebijakan yang diambil secara tergesa-gesa, ilusi di tengah kejumudan inovasi pemerintahan yang benar-benar berorientasi kepada kepentingan warga kota?

Ada kesan, kebijakan Pemkot memangkas strukturnya tak lebih dari tindakan menggabung-gabungkan beberapa dinas ke dalam satu dinas, sementara substansinya tetap saja sama. Merger antara Dinas Tata Kota dan Dinas Bangunan, misalnya, dikhawatirkan malah menghilangkan build in control yang ada di tubuh Pemkot sendiri. Pemisahan aktivitas (division of activity) menjadi kabur. Dinas itu akan tampil sungguh digdaya, karena tidak adanya instrumen yang dapat mengontrol sepak terjangnya. Dinas itu yang membuat pedoman perencanaan, dinas yang sama pula yang mengeluarkan izin.

Permasalahan yang lain juga terjadi, layaknya bom waktu yang setiap saat dapat meledak, menghambat kinerja Pemkot, jika tidak diantisipasi dengan baik. Status Dispol PP kini masih mengambang, tanpa arah yang jelas, apakah akan tetap dipertahankan sebagai dinas atau diubah menjadi Satpol PP? Demikian pula, kota Surabaya ternyata tidak memiliki instansi yang kebagian tugas ngurusi makam. Perda perampingan dinas tidak mencantumkan pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) yang bertugas mengurusi makam Pemkot.

Sebelum perampingan dinas, urusan tetek bengek makam ada di bawah Dinas Pertamanan, yang memiliki empat sub dinas, masing-masing sub dinas taman dan dekorasi, perencanan dan evaluasi, penerangan, dan pemakaman. Pasca perampingan, dinas ini dihapus dan dimerger ke dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Sub dinas yang dulunya ada di bawah Dinas Pertamanan pun diturunkan statusnya menjadi sub bidang yang ternyata juga ikut berkurang tinggal tiga, yaitu sub bidang pertamanan dan penerangan, operasional, dan sarana prasarana, sementara urusan pemakaman hilang entah kemana.

Mungkin para pengambil kebijakan belum menyadari sepenuhnya arti penting makam bagi kota ini. Boleh jadi soal makam ketlisut hingga akhirnya terlupakan pada saat pembahasan Perda perampingan dinas tersebut. Di tengah campur aduknya permasalahan yang menunggu untuk segera dituntaskan, soal makam seolah tidak begitu penting. Makam pun, meminjam istilah Slamet Budi Utomo, dosen Arsitektur ITATS, menjadi ruang terbuka hijau yang dianaktirikan.

Makam yang selama ini hanya merupakan ruang terbuka tempat „tidur panjang“ orang-orang yang sudah meninggal. Tidak tertata, tidak bisa dikontrol, menjadi ruang „mati“ dan semakin tersembunyi. Makam seolah-olah tampil sebagai ruang kota yang harus disembunyikan dan ditutup-tutupi. Padahal, dibalik cerita serba seram yang menyelimutinya, makam memiliki segudang potensi yang dapat dikembangkan dengan daya tarik tersendiri. Dengan sentuhan penataan tertentu, makam bisa saja disulap menjadi ruang terbuka yang menarik, artistik, jauh dari kesan menyeramkan, bahkan bisa dimanfaatkan sebagai ruang sosial, di tengah arus perkembangan kota yang cenderung mengorbankan ruang terbuka bagi publiknya. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: