Perlukah Mutasi Staf?

Sampai detik ini, Pemkot Surabaya belum juga terdengar telah menggulirkan mutasi staf yang terencana dan sistematis. Restrukturisasi yang dilakukan Pemkot berhenti sampai pada mutasi para pejabatnya. Mutasi staf selama ini cenderung berlangsung secara sporadis. Padahal, tak sedikit dijumpai staf yang telah mengabdi selama 15 bahkan 20 tahun di satu unit satuan kerja (USK). Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa kedudukan para staf tidak lebih penting dari para pejabatnya.

Padahal, ada banyak manfaat yang diperoleh Pemkot, termasuk juga staf yang bersangkutan, dari proses mutasi itu, terlebih dalam kerangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja birokrasi. Yang pertama, dengan mutasi itu Pemkot dapat mereview penempatan personel di jajarannya, apakah sudah tepat sesuai dengan kualifikasi dan latar pendidikan serta pengalaman staf tersebut.

Kedua, penempatan personel sesuai dengan kualifikasinya akan mengurangi kejenuhan staf yang bersangkutan. Lebih dari itu, pekerjaan yang sesuai dengan minat dan latar pendidikan serta pengalaman staf itu, akan memberi spirit tambahan kepadanya dalam bekerja. Dengan demikian, diharapkan staf yang bersangkutan dapat berkembang di tempat kerjanya yang baru, termasuk juga peningkatan kariernya.

Manfaat berikutnya, ketiga, terkait dengan peningkatan kepekaan staf dalam merespon berbagai perkembangan masyarakat. Staf yang terlalu lama bekerja pada satu unit satuan kerja akan dilanda kejenuhan, terlebih jika tidak ada perkembangan atau peningkatan karier di sana. Hal ini berdampak pada minimnya inovasi birokrasi yang dilakukan staf. Sementara perubahan yang berlangsung di masyarakat terjadi begitu cepat.

Keempat, mutasi itu juga dapat memperkaya wawasan staf yang bersangkutan. Dengan demikian, staf tersebut dituntut untuk selalu dinamins dan adaptif, terutama dalam mengikuti perkembangan dunia ini termsuk perkembangan teknologi informasi. Dan yang tak kalah pentingnya, Pemkot juga secara bersamaan dapat mengatur keseimbangan jumlah staf dalam setiap USK dengan menyesuaikan kebutuhan personelnya sehingga tidak ada dinas yang kelebihan/kekurangan personel.

Saat ini saja, beberapa waktu yang lalu, santer diberitakan tentang kelurahan dan kecamatan yang kekurangan staf, utamanya staf dari kalangan PNS. Bahkan, ada beberapa kelurahan yang hanya diisi oleh dua PNS, lurah dan sekretaris kelurahan. Belum lagi soal kulifikasi pegawainya. Kondisi ini sungguh memprihatinkan, terutama di tengah semangat untuk mendelegasikan tugas-tugas pelayanan publik ke tingkat kelurahan dan kecamatan.

Untuk itu kebutuhan akan database kepegawaian yang lengkap dan terpadu sudah tidak dapat ditunda lagi. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat memungkinkan penyusunan database tersebut. Dengan database itu pula, Pemkot dapat memantau perkembangan kinerja pegawainya dalam rangka promosi karyawan. Pemanfaatan teknologi ini dapat menghilangkan kecurigaan adanya like and dislike serta aroma KKN dalam perkembangan karier pegawai pemerintah. Selamat bertugas, Cak Bambang!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: