Kemiskinan dan Dosa Struktural Pemerintah

Pada penghujung tahun 2005, Surabaya mendapat hadiah tutup tahun yang cukup “pahit”. Di tengah gegap gempita warga kota ini menyambut datangnya tahun 2006, kita dikejutkan adanya pemberitaan tentang kasus gizi buruk yang menimpa sejumlah warga kota ini. Lima balita terkapar di rumah sakit, seorang di antaranya, Mohammad Cholili, akhirnya menghadap Sang Khaliq.

Kasus yang dialami para bayi kurang gizi itu, Siti Aisyah (2,5 tahun) dan Rahmad Pujiono (4,5 bulan), keduanya penderita gizi buruk primer (murni karena kekurangan asupan gizi) asal Surabaya, boleh jadi hanyalah fenomena puncak gunung es dari kasus serupa yang tidak terungkap. Belum lagi penderita gizi buruk sekunder. Sekadar informasi, penderita gizi buruk murni sangat berpotensi untuk terjangkit penyakit lain, seperti diare, pneumonia (radang paru-paru), atau penyakit lainnya. Entah berapa banyak balita yang bernasib tragis seperti itu.

Ironis memang, mengingat di kota sebesar Surabaya sekalipun, kasus gizi buruk masih juga ada. Apa penyebabnya ? Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dr. Esty Mardiana, kepada media massa lokal di kota ini menyebutkan bahwa penyebab terjadinya gizi buruk bukan melulu karena kekurangan makanan. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk datang ke Posyandu merupakan alasan lain mengapa kasus gizi buruk masih saja terjadi. Selain itu, kurangnya pengetahuan ibu mengenai cara memberi makan, anak tidak mau makan karena sakit, alergi dan juga faktor lingkungan ikut berperan.

Sejumlah bukti medis pun diajukan guna memperkuat pernyataan itu. Dan dari seluruh argumen yang diberikan, muncul kesan seakan-akan, masyarakat jualah yang bersalah atas penderitaan mereka sendiri. Tak adil rasanya, jika mereka yang sudah cukup merana itu harus dibebani lagi sebagai “kambing hitam” atas nestapa mereka. Apakah salah jika kita juga mengatakan bahwa pemerintah (baca: Pemkot Surabaya) ikut andil dalam kasus ini? Paling tidak, pemerintah di sini ikut menanggung “dosa struktural”.

Pembangunan yang dilakukan Pemkot selama ini, sedikitnya mengemban lima misi utama, dua di antaranya adalah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pendekatan pembangunan yang mengedepankan pola regional-sektoral pada sisi lain, ternyata malah menjadi “perangkap kemiskinan” bagi sebagian besar orang “yang kurang beruntung” mengadu nasib di kota ini. Hal itu terjadi, karena dalam praktiknya, pembangunan kita masih berorientasi pada pertumbuhan dan bukan pemerataan hasil-hasil pembangunan. akibatnya, pembangunan pun hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Memang, rendahnya pemahaman masyarakat, banyak di antaranya berasal dari masyarakat miskin kota, terhadap kesehatan tetap menjadi penyebab utama. Namun, di sana juga ada peran pemerintah. Pemkot kurang mampu mengedukasi warga kota tentang arti penting kesehatan. Konon lagi mengangkat derajat hidup mereka dari jerat kemiskinan. Tidak mudah memang mengentaskan kota ini dari kemiskinan. Namun, jika langkah-langkah strategis ke arah itu tidak kunjung dilakukan, sama artinya dengan menghianati tujuan dibentuknya negara ini, yaitu membangun kesejahteraan masyarakat. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: