Ada Apa dengan Pengendalian Pembangunan?

Mekanisme pengendalian pembangunan di kota Surabaya belum dapat berjalan secara optimal. Pemerintah terkesan masih ”malu-malu” untuk bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan yang terjadi dalam implementasi program-program pembangunan kota, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, maupun oleh kalangan swasta. Hasilnya, sejumlah ekses negatif pembangunan pun harus ditanggung warga kota. Sebut saja permasalahan banjir yang tak kunjung usai, kualitas fisik bangunan yang rendah, pembangunan gedung-gedung yang melanggar garis sempadan jalan. Belum lagi pengembangan kawasan yang belum atau bahkan tidak disertai dengan studi AMDAL (ingat kasus Wisata Bukit Mas). Dan di awal tahun ini, kita dibikin trenyuh dengan pemberitaan tentang kasus mark up pengadaan lift dan eskalator Pasar Turi yang mencapai Rp. 800 juta.

Sebagaimana yang santer diberitakan media metropolis, 1/1/06 lalu, indikasi ketidakberesan di balik proyek pengadaan eskalator dan lift senilai Rp. 2,4 miliar dari dana APBD 2005 untuk UPTD Pasar turi, makin tampak. Ada dugaan kuat telah terjadi mark up anggaran. Sebab harga pokok pembelian (HPP) tiga unit eskalator dan satu lift Pasar Turi itu konon kabarnya hanya Rp. 1,6 miliar.

Saling lempar tanggung jawab pun terjadi. Masing-masing pihak berupaya berkelit dan cuci tangan. Sempat juga muncul kabar tidak sedap yang menyebutkan bahwa dari dana Rp. 1,6 miliar tersebut, di antaranya juga dipergunakan untuk dana pendukung proyek, alias dana yang dibagi-bagikan ke sejumlah pihak. Pemkot kabarnya belum bersedia melunasi pembayaran proyek pengadaan itu karena dinilai bermasalah, alias tidak sesuai dengan spesifikasi. Di antaranya, panjang eskalator kurang 90 cm. Selain itu, mereknya juga tidak sama dengan eskalator lama yang sudah diganti, yakni Ottista dari Jerman.

Praktik demikian sesungguhnya dapat dihindari jika pengendalian program pembangunan berjalan dengan efektif. Secara normatif, seluruh aturan dalam prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah telah memberi aturan-aturan yang jelas agar praktik-praktik tidak terpuji ini tidak terjadi, sekaligus guna menjamin kualitas program pembangunan. Lift dan eskalator itu tidak serta merta ada. Pelaksanaannya membutuhkan waktu, tidak ujug-ujug ada. Ada sejumlah prosedur teknis yang harus dipenuhi. Jika kemudian ada ketidakberesan pelaksanaan, wajar saja jika kita bertanya, bagaimana sebenarnya praktik pengendalian yang terjadi selama ini?

Di sini, komitmen dan dedikasi dari aparatur birokrasi mutlak diperlukan. Sebagian besar distorsi yang terjadi berakar dari lemahnya komitmen aparat dalam menjalankan tugasnya. Kontrol dari jajaran yang lebih tinggi terhadap kinerja bawahannya juga perlu diperketat. Sanksi yang keras atas setiap pelanggaran harus diberikan tanpa pandang bulu. Hanya dengan penegakan hukum yang demikian, dan disertai dengan pola pikir perencanaan pembangunan yang matang, komprehensif, dan holistik, wibawa Pemkot sebagai pengendali pembangunan di kota ini dapat dikembalikan. Demikian juga tujuan pembangunan untuk meningkatkan harkat hidup warga Surabaya dapat diwujudkan. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: