Perlukah “Kontrak Politik” Dirut PDAM?

Teka-teki yang menyelimuti suksesi di tubuh PDAM akhirnya terjawab sudah. Setelah melewati serangkaian tahap seleksi yang tertutup dan penuh rahasia, bahkan wartawan pun tidak diberi akses untuk meliput proses fit and proper test, nama Muhammad Selim keluar sebagai Dirut baru PDAM Kota Surabaya, menggantikan Pengkie Sugiho Pangestu. Tugas dan PR mnumpuk di depan mata, termasuk utang sebesar Rp. 253 M. Beragam tuntutan pun mengalir ke meja direktur baru.

Publik Surabaya sudah pasti menanti kinerja PDAM yang lebih profesioanl dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Kebocoran pipa, aliran air yang kotor dan macet semoga tidak perlu terjadi lagi pada masa kepemimpinan Muhammad Selim. DPRD Kota Surabaya tidak ketinggalan, dengan berjanji akan terus mengontrol komitmen direksi baru PDAM terhadap pelayanan kepada masyarakat. Ada banyak PR yang akan terus disorot oleh para wakil rakyat tersebut, terutama pembenahan internal di tubuh PDAM Kota Surabaya, termasuk di dalamnya merubah budaya kerja karyawan PDAM.

Sementara Pemkot Surabaya, melalui Badan Pengawas (Bawas) PDAM menargetkan 4 hal kepada direksi baru, yaitu: penyelesaian Instalasi Penjernihan Air Minum (IPAM) Ngagel III dalam waktu satu tahun, menekan kebocoran air, meningkatkan produksi, dan kenaikan keuntungan sebesar 80% dalam waktu empat tahun.

Belum lagi tuntutan dari internal PDAM yang menginginkan Muhammad Selim belajar dari kasus Ir. Pengkie Sugiho Pangestu, direktur PDAM sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan Junaidi, koordinator pendemo Pengkie kepada salah satu harian kota ini, karyawan PDAM berharap direktur baru bisa memahami karakter kondisi di PDAM agar kasus serupa tidak terulang. Setidaknya direktur baru bisa bertindak tegas dan bijak tanpa memberikan sanksi kepada karyawan dengan alasan yang tidak jelas.

Terlepas dari berbagai tuntutan tersebut, dan belajar dari kasus Pengkie, ada baiknya dibuat semacam “kontrak politik” yang memberi kepastian ukuran kinerja direksi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan bukan eksekutif atau legislatif. Kontrak politik itu sekaligus juga memuat hal-hal yang menentukan direktur dapat diberhentikan dari jabatannya.

Kepastian ini penting, agar inovasi yang dilakukan direksi tidak setengah-setengah. Jika kita menoleh sebentar pada kasus pelengseran Pengkie, kita tidak memperoleh alasan yang masuk akal di balik pemecatan itu. Publik tentunya sepakat dengan prestasi yang telah dicapai PDAM di bawah kepemimpinan Pengkie. Namun, publik pun tidak dapat berkomentar banyak atas kasus pemecatan tersebut, karena ketiakjelasan standar ukuran kinerja guna menilai layak-tidaknya seseorang dipertahankan.

Cukup ada satu Pengkie, jangan lagi ada Pengkie-Pengkie yang lain. Dan yang lebih utama, jangan hambat kemajuan demi segelintir orang yang gamang dengan perubahan itu. Selamat bekerja, Cak Selim! Selamat bertugas, Cak Bambang!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: