Nasib Surabaya? (Menggugat Merger Dinas Tata Kota dan Dinas Bangunan)

Kebijakan perampingan lembaga yang dilakukan Pemkot Surabaya tak lepas dari kontroversi. Ada yang mendukung penuh optimisme, ada yang menolak, namun ada pula yang skeptis dan pesimis. Untuk kalangan yang terakhir ini, langkah Pemkot tersebut dinilai setali tiga uang dengan beragam “inovasi” pemerintahan yang pernah dilakukan Pemkot sebelumnya. Yang kesemuanya padha wae, belum mampu memperbaiki kinerja birokrasi.

Pihak terakhir ini belum melihat relevansi yang kuat antara perampingan lembaga tersebut dengan semangat yang melandasinya, (baca: peningkatan efisiensi pelayanan publik). Bahkan, ada juga yang menyebut kebijakan itu sebagai sebuah “ilusi restrukturisasi” yang pada akhirnya tidak memberikan perubahan yang berarti. Perampingan lembaga tak lebih dari kebijakan menggabung-gabungkan dinas, tanpa disertai pertimbangan dan perencanaan yang matang.

Penggabungan antara Dinas Tata Kota dan Dinas Bangunan, salah satu contohnya. Dahulu, kedua dinas ini berada pada satu atap di bawah Dinas Pekerjaan Umum. Namun, atas pertimbangan efisiensi, efektivitas, ragam fokus pelayanan, tujuan pengendalian, serta untuk memberi pemisahan tugas yang jelas, dan belajar dari pengalaman DKI Jakarta, dinas tersebut dipecah ke dalam  Dinas Cipta Karya, Dinas Pengairan, dan Dinas Binamarga, yang di perkotaan kemudian hari dipisah lagi menjadi Dinas Tata Kota, Dinas Bangunan, Dinas Pertamanan, Dinas Pengendalian Banjir, Dinas Kebersihan dan beberapa dinas lain.

Dinas Tata Kota dan Dinas Bangunan sejatinya berasal dari hasil pemekaran Dinas Cipta Karya. Namun kini, melalui kebijakan restrukturisasinya, kedua dinas tersebut malah digabung kembali. Padahal, keduanya jelas memiliki lingkup tugas yang berbeda, yang bahkan dapat membentuk mekanisme kontrol internal atas pelaksanaan pembangunan wilayah kota. Dalam hal ini, Dinas Tata Kota memberikan pedoman perencanaan pembangunan, sementara Dinas Bangunan merencanakan bangunan pemerintah dan memberikan izin bangunan berdasarkan pedoman perencanaan yang dikeluarkan Dinas Tata Kota.

Alur kerja seperti ini yang sesungguhnya merupakan mekanisme pengendalian pembangunan fisik kota. Dengan demikian, penggabungan kedua dinas itu secara langsung akan menghilangkan build in control atas pelaksanaan program pembangunan. Pemisahan aktivitas (division of activity) menjadi kabur. Instrumen apa lagi yang dapat mengontrol dinas ini? Dinas itu yang membuat pedoman perencanaan, dinas yang sama pula yang mengeluarkan izin. Beda halnya dengan penggabungan Dinas Pengendalian Banjir dan Dinas Binamarga. Kedua dinas itu memang memiliki beberapa lingkup kerja yang overlapping yang mungkin akan lebih efektif dan efisien apabila kedua dinas tersebut digabung. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Dinas Tata Kota dan Dinas Bangunan.  Apa jadinya Surabaya beberapa tahun ke depan jika kontrol atas pembangunan fisik kota tidak berjalan dengan optimal? Laikkah perencanaan dan pengawas bangunan berada dalam satu atap? Semua jawabannya ada di Pemkot Surabaya. Selamat bertugas, Cak Bambang!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: