Desentralisasi: Kenapa Takut?

Di tengah tuntutan masyarakat dan kalangan swasta terhadap performa pelayanan publik yang better, cheaper, faster, langkah strategis dengan mendesentralisasikan kewenangan Pemkot hingga ke kecamatan dan kelurahan adalah sebuah keniscayaan. Selama ini, segala urusan pelayanan publik, apalagi yang menyangkut tetek bengek perijinan selalu dipusatkan di Balaikota. Peran lurah dan camat tak lebih dari pemberi pengantar yang sifatnya tidak prinsipil.

Padahal, kecamatan dan kelurahan adalah ujung tombak pelayanan masyarakat, sekaligus wakil pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat setiap saat. Kecamatan dan kelurahan hadir serta berinteraksi di tengah-tengah masyarakat kota, karenanya berbagai dinamika yang berkembang pun seharusnya lebih dipahami oleh birokrat kota pada tingkat ini. Namun realitas yang terjadi selama ini menunjukkan, betapa peran camat dan lurah beserta jajarannya cenderung masih terbatas.

Boro-boro memberi kewenangan lebih kepada camat dan lurah melalui desentralisasi, sekarang saja banyak kecamatan dan kelurahan yang bergelut dengan masalah klasik berupa kurangnya SDM yang mumpuni. Pada 13/12 lalu, salah satu media lokal kota ini menurunkan berita tentang kecamatan dan kelurahan yang masih kekurangan staf, utamanya yang berstatus PNS. Kekurangan ini banyak terjadi pada staf teknis sampai dengan kepala seksi yang menangani bidang urusan tertentu pada tugas pokok dan fungsi kecamatan atau kelurahan.

Di tingkat kecamatan, kekurangan staf utamanya ada pada staf-staf yang membantu kerja para kepala seksi. Satu kepala seksi hanya dibantu oleh dua orang staf. Sementara beban kerja mereka jauh lebih berat jika hanya dibantu dua staf. Pada tingkat kelurahan lebih parah lagi. Rata-rata PNS yang ditempatkan di kelurahan hanya delapan orang, atau satu lurah, satu sekretaris dan empat kepala seksi atau Kaur. Bahkan di beberapa kelurahan di kecamatan Tambaksari, staf PNS-nya hanya dua orang, yaitu lurah dan sekretaris.

Jika Pemkot mau berbesar hati melihat pentingnya peran kelurahan dan kecamatan ini, yang diikuti dengan desentralisasi kewenangan, banyak manfaat yang akan diperoleh, terutama dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Balaikota tidak perlu susah-susah turun ke lapangan, karena sejatinya di lapangan telah tersedia aparatur Pemkot di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pemkot cukup berkonsentrasi memberi arah, pedoman kerja serta mengawasi dan mengendalikan kinerja kecamatan dan kelurahan. Sementara kecamatan dijadikan sebagai pusat perijinan dan kelurahan sebagai pusat pengendalian. Masalah tenaga (baca: PNS) yang terbatas, dapat diambil dari staf Pemkot yang secara kasat mata terlihat menumpuk di Balaikota, berseliweran tanpa kejelasan tugas dan tanggung jawabnya.

Hasilnya, jangkauan pelayanan publik menjadi semakin luas, beban transporatasi kota ikut berkurang karena warga tidak terkonsentrasi di pusat kota, dan cost yang dikeluarkan dalam berhubungan dengan pemerintah juga dapat diperkecil. Kasus seperti rusaknya sejumlah Puskesmas yang baru dibangun, robohnya atap SD, serta banjir yang menenggelamkan empat SD di daerah Karang Empat beberapa waktu lalu tidak perlu terulang lagi karena sedari dini telah dideteksi oleh pihak kelurahan. Selamat bertugas, Cak Bambang!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: