Meminang Partisipasi Publik

Partisipasi publik, tentunya bukan istilah yang asing di telinga kita. Hal ini adalah kondisi yang diidam-idamkan oleh pemerintah dalam implementasi setiap kebijakannya. Publik yang aktif, dan bukannya masyarakat yang apatis, sudah tentu akan menjadi partner yang menguntungkan bagi pemerintah untuk mencapai suksesnya program pembangunan.

Mengapa pemerintah membutuhkan partisipasi publik? Sudah pasti karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, terlebih bagi pengelola kota besar seperti Surabaya, yang luas dan kompleks persoalannya. Sementara sumber daya pemerintah tidak mencukupi. Kemampuan pemerintah untuk menjangkau segala permasalahan masyarakat kota pun ada batasnya, apalagi dalam memenuhi hajat hidup seluruh penduduk kota. Karenanya, Pemkot Surabaya pun membutuhkan peran aktif publik Surabaya.

Lantas, mengapa begitu sulit bagi pemerintah untuk memperoleh dukungan aktif  masyarakat? Ada yang mengatakan karena selama ini, program-program pembangunan yang digalakkan oleh Pemkot Surabaya kurang menyentuh kehidupan masyarakat. Karenanya, warga kota pun cenderung acuh tak acuh dengan segala permasalahan yang dihadapi kota ini. Alih-alih memberikan dukungan atau sekadar simpati, warga kota lebih suka menimpakan seluruh masalah kota pada pundak Pemkot. Padahal, kalau kita boleh jujur, banyak juga masalah kota yang timbul sebagai akibat dari perilaku warga kota yang kurang peduli dengan hari depan kota ini.

Banjir, yang selalu menghantui Surabaya setiap musim penghujan tiba, dapat dijadikan contoh. Terlepas dari persoalan semakin minimnya daerah resapan akibat kemungkinan kong kalikong antara birokrat kota dan sebagian pelaku bisnis yang mengalihkan peruntukkan lahan, meluapnya air di jalan-jalan kota Surabaya juga disebabkan oleh perilaku kita yang kurang ramah lingkungan. Got-got di sepanjang jalan penuh dengan sampah hasil aktivitas kita sehari-hari. Belum lagi perilaku kurang terpuji warga kota yang dengan sengaja menyumbat saluran air demi kepentingan yang sempit.

Saatnya bagi Pemkot untuk berbenah diri, yang dapat diawali dengan merubah paradigma pelayanan kepada masyarakat. Serahkanlah tugas-tugas pemerintah kepada masyarakat, sepanjang mereka mampu melaksanakannya. Pemerintah sejauh mungkin berperan sebagai pengarah. Masyarakat perlu lebih dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan sampai pemeliharaan program. Dengan demikian, sense of belonging publik kota akan terbangun. Mereka tidak hanya aktif dalam membangun, tetapi juga dalam menjaga hasil-hasil pembangunan. Inilah esensi pemberdayaan masyarakat.

Yang tak kalah pentingnya adalah transparansi dalam setiap kebijakan publik. Pemkot harus terbuka kepada masyarakat. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dalam setiap proses perumusan, pengambilan, hingga implementasi kebijakan tersebut. Hasilnya, akuntabilitas Pemkot pun akan terbangun, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik untuk kemudian mendorong lahirnya partisipasi masyarakat.

Di tengah kecenderungan apatisme publik kota saat ini, cita-cita untuk membangun partisipasi masyarakat terlihat terlalu muluk. Namun hal ini adalah keniscayaan yang tak dapat ditunda lagi. Masa depan Kota Surabaya ada di tangan publik kota ini. Karenanya, sudah menjadi kewajiban Pemkot untuk meraih hati penduduk kota, demi hari depan kota yang lebih baik. Selamat bertugas Cak Bambang!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: