Ke mana Arah Birokrasi Pemkot Surabaya?

Konon katanya, reformasi kelembagaan yang dilakukan baru-baru ini dengan merampingkan struktur organisasi Pemkot, dilakukan semata-mata demi meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Tujuan ini setali tiga uang dengan mutasi pejabat yang mengikuti langkah perampingan itu. Di sini, dipilih pejabat-pejabat yang mumpuni yang mampu membawa kinerja birokrasi Surabaya menuju good government.

Tapi tidak sedikit juga kalangan yang skeptis, bahkan pesimis dengan itikad Pemkot tersebut. Fakta yang muncul kemudian juga belum memberikan indikasi ke arah sana. Bahkan, RAPBD yang disusun Pemkot semakin mengaburkan makna perampingan. Dengan pengurangan jumlah dinas dari 22 menjadi 15, dan penambahan badan dari 4 menjadi 10 diharapkan ikut mengurangi biaya operasional kegiatan Pemkot, namun yang terjadi malah sebaliknya. Dinas memang dikperas, tetapi anggaran justru melonjak.

Tak urung, semua ini membuat publik kembali mempertanyakan komitmen dan konsistensi birokrasi dalam mewujudkan pelayanan yang prima. Bagaimana sesungguhnya mindset Pemkot? Apakah perubahan itu juga menyentuh perubahan perilaku cara berpikir aparaturnya? Ke mana sesungguhnya arah birokrasi Surabaya?

Selama ini, dalam prakteknya, birokrasi selalu berbicara tentang hal-hal yang normatif. Padahal persoalan-persoalan normatif tersebut seringkali kurang bisa mengimbangi kecepatan perubahan yang ada di masyarakat. Bahkan, tak jarang, kecepatan perubahan itu ikut tersendat karena permasalahan normatif yang mengganjalnya. Ujung-ujungnya, kekecewaan publik jua yang semakin besar atas kinerja Pemkot.

Karena itu, birokrasi pun harus berbenah diri, seiring dengan perubahan-perubahan yang berkembang. Arah birokrasi seharusnya mengantarkan para birokratnya untuk menjadi lebih tanggap dan peka terhadap dinamika masyarakatnya. Inovasi mutlak diperlukan, terutama dalam menyelaraskan landasan normatif guna menunjang kinerja birokrat sejalan dengan arah dan kecepatan perubahan.

Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah persyaratan perizinan yang selalu menyertakan foto copy KTP. Hampir di setiap bentuk dan lini pelayanan Pemkot, persyaratan ini selalu ada. Padahal, boleh dibilang syarat kelengkapan ini tidak memiliki nilai signifikan yang tinggi. Lebih dari itu, prosedur administrasi yang demikian hanya menggambarkan citra birokrasi yang tidak efisien. Masyarakat pun terbebani dengan ragam persyaratan yang sesungguhnya di Pemkot sana tak lebih dari kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya hanya mengisi gudang.

Sesungguhya, kemajuan teknologi informasi menyimpan banyak potensi guna mendukung efisiensi kerja Pemkot. Penyusunan database yang dapat diakses secara on line, salah satunya, tentunya akan dapat menghemat tidak saja biaya namun juga waktu yang dikeluarkan. Internet adalah contoh lainnya. Kalau untuk tender yang rumit saja bisa diatasi dengan e-procurement, dengan segala kekurangannya, tentunya untuk perizinan-perizinan yang lain sangat memungkinkan. Birokrat harus bisa dan berani mengikuti beragam kemajuan ini. Selamat bertugas, Cak Bambang!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: