Good Governance: Sebuah Harapan

Seiring dengan arus deras reformasi yang melanda negara ini pasca jatuhnya rezim Orde Baru, berkembang pula satu terminologi dalam manajemen pemerintahan, yang mewarnai agenda politik bangsa ini. Terminologi itu tak lain adalah good governance. Kita pun sebagai masyarakat, mau tak mau, menjadi akrab dengan istilah ini. Betapa tidak, good governance pada gilirannya tampil sebagai salah satu wacana politik yang sering didengungkan oleh pemerintah, termasuk pimpinan daerah, guna meraih hati rakyat.

Namun, satu pertanyaan yang layak kita ajukan, apakah kita sejatinya telah cukup memahami makna terminologi tersebut? Apakah kita sudah mengetahui akar serta latar belakang kemunculannya? Ataukah wacana itu mewujud hanya dalam batas istilah, sebagai pemanis retorika pemerintah yang kering akan makna? Pertanyaan ini terutama ditujukan bagi para birokrat sebagai pihak yang paling sering mempromosikan wacana good governance.

Jika ditarik lebih jauh, lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non-partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik, telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati kepada rezim pemerintahan yang ada. Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah yng selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. Good governance tampil sebagai upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya.

Ada banyak sekali definisi tentang good governance. Definisi yang paling umum adalah  kepemerintahan yang baik. Sementara World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Sebagai aktivitas memerintah, good governance memenuhi empat aspek. Pertama, prinsip keadilan sosial, termasuk di dalamnya sistem pengadilan yang independen dan tidak pandang bulu. Kedua, kebebasan ekonomi beserta pemerataan hasil pembangunan. Ketiga, kemajemukan politik yang ditandai dengan partisipasi masyarakat dan prinsip equity (kesamaan). Sementara keempat, adalah prinsip akuntabilitas pemerintah.

Dalam implementasinya, konsep good governance tidaklah semudah membalik telapak tangan. Namun hal ini bukan berarti tidak mungkin. Pilkada yang baru saja berlalu dapat kita jadikan tonggak untuk menghadirkan citra pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Memang, terlalu dini jika kita membuat penilaian atas kepemimpinan pasangan Bambang DH – Arief Affandi yang baru berjalan selama masa 100 hari. Tapi rentang waktu itu sudah cukup bagi kita untuk ingin melihat indikasi profil pemerintahan yang hendak dibangun oleh keduanya, apakah akan menuju kepada good governance, atau malah sebaliknya. Masing-masing dari kita dapat menilainya. Selamat bertugas, Cak Bambang!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: