Bisakah Mindset Birokrasi Pemkot Berubah?

Ada yang bilang, perubahan pemerintahan yang paling sulit adalah merubah budaya, kebiasaan, dan pola pikir birokrasi. Bahasa beken-nya, merubah mindset pemerintah. Perubahan seperti ini memiliki efek yang jauh lebih besar dari sekadar restrukturisasi Pemkot, karena ia mendekonstruksi perilaku birokrasi yang telah mengakar kuat sebelumnya. Perilaku dan sikap sebagai pangreh projo diubah menjadi pamong projo, yang dalam hal ini, lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat dibanding sebagai pemegang otoritas pemerintahan.

Tentu saja tidak mudah mengubah perilaku sebagai pemegang kuasa menjadi pelayan masyarakat, karena sering disalahtafsirkan sebagai pihak yang dikalahkan. Lagi pula, siapa yang rela kehilangan berbagai privilege sosial yang diperoleh dari sekadar menyandang status abdi pemerintah? Lha wong selama ini saja para aparatur Pemkot sudah cukup dimanja dengan sistem kerja minus standar kinerja. Masuk kantor saja sudah cukup. Emboh setelah itu mau maen ping pong utawa cangkrukan sak karepe dhewe, sopo sing ngurus? Mekanisme reward and punishment dalam birokrasi kita cenderung tidak transparan.

Berkembang berbagai anekdot yang menggambarkan sinisme atas perilaku birokrat. Kerjo gak kerjo, bayarane yo pancet. Kalau bisa diperlambat, ngapain dipercepat? Pendapat boleh sama, tapi pendapatan pasti berbeda. Dan yang tak kalah serunya adalah pameo PGPS (Pinter Goblok Pendapatan Sama) yang merupakan plesetan dari akronim Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Protes masyarakat pun hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Seperti halnya masyarakat yang menjadi apatis atas perilaku birokrasi, birokratpun menjadi apatis terhadap peningkatan kualitas tugas dan tanggungjawabnya.

Berkaca pada kenyataan suram tersebut, Pemkot Surabaya perlu melakukan perubahan mindset birokrasi ini. Policy ini bukanlah sesuatu yang adigang, adigung, adiguna, jangan hanya muncul sebatas jargon utawa retorika politik semata. Perubahan ini diperlukan agar Pemkot mampu bertindak proaktif, berwawasan ke depan, sehingga dapat mengantisipasi setiap perubahan maupun ancaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. karena itu pula, diperlukan aparatur Pemkot yang mempunyai kompetensi yang tinggi dan bertindak secara profesional.

Kebijakan Pemkot Surabaya mereformasi struktur kelembagaannya semoga dapat menjadi awal perubahan mindset ini. Ibarat orang operasi plastik, perampingan lembaga hanya merubah wajah. Belum kepribadiannya. David Osborne dalam Reinventing Government bahkan menyebut perubahan mindset ini dengan merubah DNA pemerintah, perubahan hingga pada setiap sel terkecil yang menyusun tubuh birokrasi. Melalui perubahan yang demikian, mengantar mimpi untuk membangun sosok birokrasi yang mewujud dalam good government dan good corporate government bagi BUMD, tinggal selangkah di depan mata.

Yang tak kalah pentingnya adalah kepekaan dari sosok walikota dalam mengkampanyekan (baca: sosialisasi) kebijakannya kepada seluruh jajaran di bawahnya agar setiap langkah inovasi pemerintahannya dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh lebih dari 15.000 karyawannya. Selamat bertugas, Cak Bambang!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: