Transparansi Mutasi

Mutasi pejabat yang berlangsung di tubuh Pemkot Surabaya akhir-akhir ini tak lepas dari tindak lanjut kebijakan perampingan kelembagaan yang dilakukan Pemkot Surabaya sebelumnya. Seperti halnya resturkturisasi pemerintahan, langkah mutasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya juga mengundang perdebatan.

Padahal, mutasi merupakan fenomena yang lazim dijumpai dalam dinamika sebuah organisasi. Mutasi di lingkungan pemerintahan, sesungguhnya merupakan salah satu bagian dari terapi untuk mengobati borok yang selama ini menggerogoti birokrasi Indonesia. Tetapi, motif-motif lain yang mewarnai proses mutasi, tak ayal menimbulkan kecurigaan bahwa mutasi itu mungkin dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain.

Tudingan ini, sebagaimana dilansir salah satu harian pagi Jawa Timur, dapat dilihat pada beberapa nama yang selama ini acap disebut sebagai “tim sukses” yang menghantarkan kemenangan pasangan Bambang DH – Arif Affandi menduduki kursi nomor 1 dan nomor 2 di Pemkot Surabaya. Mereka tetap memegang jabatan strategis, meski prestasinya selama ini tergolong “biasa-biasa saja”. Alasan kompetensi yang didengung-dengungkan Pemkot dalam memilih pejabat publiknya menjadi kabur.

Hasilnya adalah berbagai penolakan dan tudingan dari pihak-pihak yang “tergeser” oleh gelombang mutasi tersebut, yang menilai bahwa mutasi kali ini tidak fair, sebagaimana komentar salah satu mantan kepala dinas yang dimuat di harian ini beberapa waktu lalu. Terlepas dari berbagai kepentingan yang menyertai mutasi, berbagai tudingan negatif yang mewarnai mutasi ini tidak lepas dari proses mutasi yang kurang transparan.

Transparansi memegang peran utama guna meraih dukungan publik pada pemerintah. Melalui transparansi, akuntabilitas pemerintah di mata rakyat dapat dibangun. Akuntabilitas pula yang akhirnya memunculkan kepercayaan publik, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap aktivitas pemerintah.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah melakukan transparansi dalam setiap kebijakannya. Terkait dengan mutasi tersebut, selayaknya proses itu dilakukan secara transparan, mulai dari standar kompetensi yang dibutuhkan, persyaratan jabatan hingga profil kandidat. Masyarakat pun dapat dengan antusias mengikuti perkembangan demi perkembangan dalam proses mutasi itu.

Publik selama ini hanya tahu bahwa ada mutasi di tubuh Pemkot Surabaya, yang diberitakan disertai dengan fit and proper test bagi para calon pejabatnya, yang tentunya menggunakan standar kompetensi tertentu.  Namun, kompetensi seperti apa, dan profil bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan organisasi masih tetap tersembunyi jauh di balik tembok kukuh Balaikota.

Di sinilah dibutuhkan perubahan paradigma birokrat kota untuk memulai transparansi kebijakannya. Tak ada yang perlu disembunyikan dari setiap proses perumusan kebijakan publik, karena masyarakat kita cukup kritis atas kurangnya informasi. Semuanya kini berpulang kepada Pemkot Surabaya. Selamat bertugas Cak Bambang!

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: