Restrukturisasi untuk Siapa?

Belakangan ini, atmosfer Kota Surabaya dipenuhi dengan berbagai silang pendapat tentang reformasi manajemen birokrasi yang dilakukan Pemkot Surabaya. Diawali dengan restrukturisasi Pemkot Surabaya, yang disusul kemudian dengan mutasi para pejabatnya.

Di mata birokrasi Pemkot, restrukturisasi tersebut dipandang sebagai langkah reformasi birokrasi, yang juga merupakan salah satu inovasi penting manajemen pemerintahan menuju pelayanan publik yang optimal. Namun belakangan, reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan oleh Walikota Bambang DH dan Wawali Arif Affandi mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan.

Banyak pihak yang menilai restrukturisasi itu tidak mengandung perubahan yang substansial. Jumlah dinas memang berkurang dari 22 menjadi 15, namun jumlah badan setingkat eselon II membengkak dari 5 menjadi 10. Struktur Pemkot Surabaya, sejatinya, masih tetap gemuk.

Dalam salah satu pemberitaan media lokal Jawa Timur, muncul tengara bahwa resturkturisasi itu tidak berorientasi kepada kebutuhan akan pelayanan publik Kota Surabaya. Resturkturisasi itu tak lebih dari upaya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok yang berkuasa di lingku

Petinggi Pemkot boleh saja bangga dengan penghematan yang dilakukan Pemkot terkait dengan perampingan tersebut. Namun, apakah penghematan yang mencapai miliaran rupiah itu memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik? Ataukah ada atau tidak ada perampingan tersebut, publik Surabaya harus tetap bergelut dengan prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit? Prosedur yang tidak hanya makan waktu dan biaya, namun juga makan hati.

Restrukturisasi birokrasi tidak dapat dilakukan secara tambal sulam. Ia haruslah disusun dengan perencanaan yang cermat dan hati-hati. Hal ini mengingat efek jangka penjang yang timbul dari penyederhanaan sistem yang terjadi pasca perampingan. Perampingan lembaga pemerintah bukan sekadar menggabungkan dinas-dinas yang ada dalam struktur pemerintah kota ke dalam satu dinas baru. Tetapi, perampingan tersebut harus diiringi dengan semangat untuk merubah budaya dan mentalitas organisasi guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan Pemkot Surabaya yang baik, dengan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang tinggi.

Restrukturisasi hanyalah kulit, ia adalah perubahan pada tataran permukaan. Lebih dari itu, Pemkot Surabaya juga perlu mereposisi paradigma mereka dalam melihat pelayanan masyarakat. Jika ruh yang melandasi semangat restrukturisasi tersebut tidak ikut dirubah, maka beragam inovasi pemerintahan yang dilakukan Pemkot hanya akan muncul sebatas aksi-aksi seremoni yang artifisial.

Terlepas dari berbagai kontroversi itu, publik Surabaya sangat mendambakan perbaikan kinerja Pemkot. Masyarakat menaruh harapan besar pada kebijakan ini. Sekarang semuanya kembali kepada Pemkot Surabaya untuk mengoptimalkan struktur yang ada guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah dan efisien. Selamat bertugas Cak Bambang!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: