Mobil Dinas Milik Siapa?

Tak mudah memang menjadi seorang pemimpin, apalagi untuk kota sebesar Surabaya, dengan kompleksitas permasalahan dan kepentingan yang berkecamuk di dalamnya. Belum reda perdebatan tentang restrukturisasi birokrasi dan hiruk-pikuk mutasi, kini Pemkot Surabaya dihadapkan pada permasalahan berikutnya, nasib aset-aset Pemkot yang masih banyak tersebar di kalangan mantan pejabat publik, terutama mobil dinas.

Sebagai aset Pemkot, kendaran dinas merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemkot kepada pejabat publiknya guna menunjang kelancaran kinerjanya. Dengan demikian, mobil dinas, sebagaimana halnya fasilitas lainnya, seharusnya digunakan untuk membantu kelancaran tugas pemerintahan, dan bukan demi kepentingan lain di luar urusan kedinasan.

Tapi dalam kenyataannya, masih banyak pejabat publik yang salah kaprah dalam memanfaatkan berbagai fasilitas kedinasan tersebut. Masih banyak pejabat publik yang belum bisa membangun garis batas yang tegas antara kepentingan kedinasan dan keperluan pribadi. Mobil dinas itu dipandang tak ubahnya sebagai kendaraan pribadi. Karenanya, peruntukannya pun tidak hanya demi kepentingan dinas semata, tetapi juga untuk melayani kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan.

Praktek aji mumpung pun terjadi di sini. Kapan lagi kita bisa dengan leluasa memanfaatkan berbagai fasilitas tanpa harus berhitung. Betapa tidak, toh semua biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh negara. Yang notabene, berbagai sumber pembiayaan ini asalnya dari pajak rakyat jua.

Karenanya, ketika masa jabatan mereka berakhir, masih banyak pejabat publik yang enggan mengembalikan fasilitas kedinasan yang selama ini mereka terima. Wajar saja, karena selama ini mereka telah cukup dimanja oleh berbagai fasilitas tersebut. Dan kehilangan fasilitas itu, merupakan pukulan yang cukup telak bagi mereka. Padahal, seharusnya mobil dinas dikembalikan bersamaan dengan dilepasnya sebuah jabatan, meskipun memang belum ada aturan yang secara tegas mewajibkan kapan mobil dinas harus dikembalikan.

Kembali pada persoalan tarik ulur kendaraan dinas pasca mutasi, tak kurang dari Kabag Perlengkapan Pemkot Surabaya, Yayuk Eko Agustin, ikut-ikutan gerah. Dia bahkan memberi waktu toleransi selama satu minggu, demi menunggu pengembalian keseluruhan mobil dinas yang bejumlah tidak kurang dari 38 unit. Lebih dari waktu itu, mobil-mobil dinas tersebut akan ditarik secara paksa.

 

Keengganan, atau juga kelambatan, para pejabat publik, dalam mengembalikan mobil dinas yang selama ini mereka gunakan, tak urung  telah menjadi salah satu preseden buruk yang menunjukkan betapa rendahnya tanggung jawab birokrat kita atas berbagai fasilitas yang seharusnya mereka junjung tinggi. Meskipun kelihatannya sepele, namun perilaku ini merupakan cerminan dari perilaku kurang terpuji lainnya yang dipraktekkan para birokrat kita.

Dan hal ini merupakan PR bagi pasangan Bambang DH – Arif Affandi guna mengembalikan disiplin serta sense of responsibility aparatur pemerintah di bawahnya. Tugas ini menjadi semakin kompleks di tengah tuntutan publik atas performa birokrasi yang bersih dan berwibawa. Selamat bertugas Cak Bambang.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: