Perda Minimarket dan Keadilan Ekonomi?

Beberapa minggu terakhir, dinamika persoalan publik kota ini diwarnai dengan wacana yang dikembangkan oleh kalangan legislatif Kota Surabaya untuk menertibkan pertumbuhan minimarket di sudut-sudut Kota  Surabaya. Wacana itu muncul berangkat dari kekhawatiran bahwa perkembangan pasar-pasar modern tersebut di berbagai pelosok kota secara tidak terkendali pada gilirannya nanti dapat mematikan pedagang tradisional.

 

Kekhawatiran tersebut cukup beralasan, mengingat berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh pasar-pasar modern tersebut dibandingkan dengan pasar tradisoanal telah menjadi daya tarik bagi konsumen baralih ke minimarket dan maninggalkan pasar tradisional. Sebagai gambaran, berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Industri Kota Surabaya, saat ini terdapat 98 minimarket, yang terdiri atas 75 minimarket cabang dan 23 berupa waralaba.

 

Menjamurnya minimarket-minimarket di kampung-kampung, pada satu sisi, menunjukkan perkembangan perekonomian yang bagus. Ekspansi minimarket hingga ke pelosok kampung merupakan ekses dari kemajuan perekonomian Indonesia secara makro. Namun di sisi lain, gairah ekonomi itu ternyata memicu keresahan di kalangan pedangang kecil kelas rumah tangga yang ada di kampung-kampung. Kehadiran pasar-pasar modern tersebut telah memunculkan iklim persaingan yang tidak sehat yang merugikan pedagang kecil dan pasar tradisional. Tidak menutup kemungkinan, kondisi yang timpang tersebut juga berpotensi munumbuhkan benih-benih kecemburuan sosial di antara para pelaku perdagangan.

 

Meskipun demikian, terlepas dari pro-kontra mengenai usulan DPRD Kota Surabaya tersebut, upaya untuk membatasi penyebaran pasar modern itu perlu dilakukan dengan hati-hati dan mengedepankan prinsip keadilan ekonomi bagi semua pihak. Karena bagaimanapun kedua bentuk pasar tersebut telah tumbuh dengan daya dukungnya sendiri-sendiri. Menutup minimarket tanpa pertimbangan yang matang jelas akan merugikan konsumen yang selam ini dimanjakan oleh ragam layanan secara swalayan yang sisajikan oleh pasar modern tersebut. Belu lagi dampak ekonomi dan sosial yang timbul akibat PHK massal karyawan minimarket. Namun membiarkan pasar-pasar modern itu terus tumbuh di tengah lahan pasar tradisional juga merupakan keputusan yang tidak bijak.

 

Di sinilah signifikansi peran Pemkot untuk memfasilitasi seluruh kepentingan para stakeholdernya itu. Pemahaman yang menyeluruh terhadap kompleksitas masalah berikut implikasi yang mungkin timbul dari berbagai kebijkan yang diambil kemudian perlu dibangun terlebih dahulu. Analisis kebijakan publik perlu dilakukan secara akurat. Hal ini penting dilakukan demi mewujudkan keadilan sosial dan ekonoi bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu, sekaligus guna meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap peran Pemkot dalam setiap gerak kehidupan warga kota. Selamat bertugas, Cak Bambang!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: