APBD Molor Lagi?

Seolah sudah menjadi kebiasaan, tiap tahun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daeah (RAPBD) kota ini selalu molor. Tidak terkecuali pada tahun ini. Pada tahun ini, salah satu alasan ketelambatan pembahasan RAPBD Kota Surabaya dikaitkan dengan program perampingan dinas yang berimbas pada pembagian kerja di lingkungan Pemkot. Akibatnya, RAPBD yang telah disusun sebelumnya harus direvisi beberapa kali.

 

Fenomena ini sungguh merupakan ironi, mengingat pentingnya peran APBD dalam pembangunan kota. Sebagai produk bersama antara eksekutif dan legislatif, APBD adalah salah satu modal investasi melaksanakan program pembangunan yang telah disusun Pemkot. Di dalamnya dimuat berbagai kegiatan yang akan dikembangkan pemerintah berikut anggaran yang disediakan.

 

Molornya pembahasan RAPBD boleh jadi merupakan salah satu gambaran tentang kondisi manajemen pemerintahan kota saat ini. Sebagai sebuah pedoman, APBD seharusnya telah dipersiapkan secara matang jauh hari sebelumnya, dengan perencanaan yang jeli dan komprehensif. Namun inilah kenyataan yang terjadi. Budaya kerja kita yang cenderung instan seringkali melahirkan pola kerja yang cepat tanpa didukung persiapan yang matang.

 

Yang muncul kemudian adalah tarik-menarik antara eksekutif dan legislatif. Pada satu sisi, eksekutif berdalih dengan tuntutan waktu yang mendesak pelaksanaan agenda pembangunan kota. Sementara pada sisi yang lain, keterlambatan pengajuan RAPBD itu oleh kalangan legislatif dipandang sebagai justifikasi mengurangi kinerja dewan dalam menilai RAPBD yang diajukan Pemkot. Akhirnya, akan lahir anggaran yang kurang terarah, awu-awu dan bisa jadi rawan bocor.

 

Di atas semuanya, yang dirugikan tak lain adalah masyarakat Surabaya. Berbagai bentuk pelayanan publik yang seharusnya mereka terima, ikut tertunda. Belum lagi kita bicara oppurtunity cost yang hilang. Namun sepertinya masyarakat selama ini pun tak pernah protes. Boro-boro mau menuntut, apa dan bagaimana APBD saja banyak yang kurang paham.

 

Pemkot cenderung kurang memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat hanya dijadikan sebagai penonton yang kadang-kadang bahkan tidak mengerti sama sekali jalannya “alur cerita”. Tahu-tahu, pertunjukan sudah berakhir. Hak-hak publik kurang disosialisasikan dengan baik. Dan kisah tentang penyusunan dan pelaksanaan APBD menjelma menjadi jalinan kisah antara eksekutif, legislatif dan implementator proyek yang mengais keuntungan sebagai partner Pemkot dalam pelaksanaan program APBD.

 

Namun, semoga realita demikian tidak berlangsung lebih lama. Semoga paradigma Pemkot dalam memandang hubungannya dengan publik kota bisa bergeser ke arah yang lebih baik. “Perampingan” lembaga yang katanya demi peningkatan efisiensi pelayanan mudah-mudahan menjadi indikasinya. Tinggal kini publik menunggu bukti, bukan lagi sekadar janji. Kita lihat saja, apakah APBD 2006 memberikan program dan anggaran yang signifikan bagi perbaikan kota ini? Apakah belanja publik akan meningkat secara signifikan? Jika tidak, kita pantas bertanya ulang, apa sebenarnya makna perampingan lembaga itu bagi Pemkot? Selamat bertugas, Cak Bambang!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: