Efisiensi : Tuntutan Bagi Birokrasi Modern

Dr. Ir. Alisjahbana, MA

Perjalanan birokrasi Indonesia menghadirkan dua penilaian yang hampir sama kuat. Birokrasi diakui berfungsi dan berperan besar dalam menopang perjalanan pembangunan sejak Indonesia merdeka dan lebih-lebih sejak Orde Baru. Namun disamping penghargaan, kritik tajam pada perilaku birokrasi selalu muncul dan seakan tak pernah henti, terutama berkait masalah inefisiensi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan.Tugas pemerintahan tidak hanya menyelesaikan program dan anggaran tahunan tetapi juga harus memikirkan masukan-masukan optimal dari hasil usahanya. Banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat luas. Sementara perekonomian Indonesia terus akan berubah sejalan dengan citra birokrasi yang tak pernah lepas dari kritik dan harapan masyarakat.Sebagaimana dikemukakan Sadli (1973) membangun kondisi perekonomian Indonesia mendatang bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, membangun kembali perekonomian diatas prinsip-prinsip mekanisme pasar, perekonomian terbuka, iklim moneter yang stabil, pembatasan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kedua, mengubah sistem ekonomi yang alokatif dan distributif menjadi sistem ekonomi insentif. Ketiga, merangsang kaum enterpreneurs untuk mengadakan investasi, inovasi dan produksi melalui mekanisme charga, kebijaksanaan moneter. Keempat, menarik investasi dan bantuan luar negeri.

Pada periode 70-an laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sasaran utama pembangunan. Sementara laju pertumbuhan ekonomi tersebut dipandang sebagai fungsi pembentukan modal, strategi investasi dan teknologi, sedangkan “The Propensity to Save dan Capital Output Ratio” merupakan alat analisis yang utama. Pemerintah selalu berupaya memelihara momentum pembangunan dengan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan tingkat investasi tertentu, baik yang bersumber dari pajak, devisa maupun bantuan luar negeri dan pinjaman.

Dalam perjalanannya sampai era 70-an, inefisiensi dalam birokrasi masih dianggap lumrah, namun mulai 1980-an tuntutan efisiensi melalui debirokratisasi semakin menjerat. Mengutip pandangan Prof. Moeljarto, selama ini pemerintah dan masyarakat menerima inefisiensi secara take it for granted. Namun dengan makin suramnya prospek sumber devisa dari minyak dan gas bumi, makin terasalah kendala budgeter untuk dapat mentoleransikan inefisiensi.

Berbagai langkah telah diambil, baik untuk memperbesar pemasukan dari sumber pendapatan non-migas, maupun untuk menekan biaya produksi. Yang paling fundamental diantaranya adalah dikeluarkannya Inpres No.4/1985 yang pada hakekatnya merupakan tindakan “Debirokratisasi” karena menyangkut pengalihtugasan fungsi yang secara konvensional ditangani oleh salah satu komponen birokrasi, yaitu aparat bea dan cukai ke badan swasta yaitu Sucofindo dan SGS ( Societe Generale de Surveiilance).

Melalui Inpres No.4/1985 tersebut pemerintah bermaksud memperlancar arus barang dan menekan biaya ekspor. Lancarnya arus komoditi ekspor nonmigas diharapkan dapat memperkuat daya saing komoditi nonmigas serta dapat memperbesar volume dan nilai komoditi ekspor nonmigas. Demikian pula melalui Inpres No.4/1985, biaya impor produksi yang masih menggunakan bahan impor dapat diperkecil.

Melihat proses tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa birokrasi merupakan determinan utama efisiensi atau inefisiensi. Mengingat besarnya dampak akibat inefisiensi dan efisiensi ini, perlu dicari penyebab dan solusi jangka panjangnya. Sampai saat ini inefisiensi dalam birokrasi di Indonesia bersifat ubiquotus, yaitu terdapat di setiap sektor dan setiap jenjang pemerintahan, meskipun dengan intensitas yang berbeda dan didalam bentuk yang beraneka ragam.

Adalah sangat menarik ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri KTT XII APEC di Santiago, Chile, saat bertemu masyarakat Indonesia di sana. Presiden melontarkan gagasan akan segera mengeluarkan Inpres pemberantasan korupsi. Gagasan tersebut bisa dipahami bahwa pemerintahan SBY ingin menegaskan kembali komitmennya untuk memberantas korupsi sesuai kehendak rakyat yang memilihnya secara langsung pada pemilu pilpres lalu.

Disisi lain substansi gagasan tersebut juga bisa dipahami, bahwa pemerintahnya sekarang ingin mencoba mewujudkan impian masyarakat yang sejak lama mendambakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, segala kebijakan yang diambil berjalan efektif dan efisien. Berbagai bentuk inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor dan setiap jenjang pemerintahan, betul-betul menjadi hantu yang menakutkan bagi masa depan birokrasi negeri ini yang berujung pada nasib bangsa ke depan.

Pada akhirnya inefisiensi memang menyebabkan berbagai macam tindak penyimpangan, termasuk korupsi dan manipulasi, yang terbukti telah meruntuhkan reputasi kebesaran negeri ini di mata dunia internasional. Indonesia telah dimasukkan dalam deretan atas negara yang menjadi sorga para koruptor. Tindak korupsi yang disebut-sebut dilakukan oleh para birokrat pemerintah dari hulu sampai ke hilir tersebut, lebih banyak diakibatkan karena kebijakan-kebijakan yang tidak efisien yang dibuat para pengambil keputusan di pemerintahan.

Di era pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan atas azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, tuntutan efisiensi dalam birokrasi modern tidak bisa tidak harus dilaksanakan mengingat pelaksanaan otonomi menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Otonomi daerah dilaksanakan juga dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik demi peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik, percepatan pembangunan yang pada akhirnya semua itu akan bermuara pada good governance.

Untuk mencapai keinginan tersebut memang bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan komitmen kuat yang disertai revolusi kesadaran berfikir pada seluruh jajaran masyarakat, khususnya mereka yang bergerak di sektor pelayanan publik lembaga birokrasi. Perubahan-perubahan paradigma senantiasa mengalami pergeseran, hal ini tentu saja menuntut adanya inovasi progresif perilaku manusia dan organisasi. Budaya organisasi birokrasi yang statis harus disingkirkan, diganti dengan pendekatan-pendekatan baru yang lebih dinamis. Begitu pula SDM yang terlibat di dalamnya harus makin kreatif, inovatif dan peka terhadap semua gerak perubahan di sekelilingnya.

Paling penting, unsur manusia ditempatkan pada skala prioritas tertinggi dalam manajemen organisasi birokrasi karena kunci utama kemenangan organisasi birokrasi meraih Knowledge to Knowledge Competition, adalah sumber daya manusia (SDM) yang haus akan ilmu pengetahuan, senantiasa belajar dan fleksibel menghadapi gelombang perubahan. Sehingga kualitas dan kemampuan bertahan organisasi birokrasi, bukan lagi menjadi monopoli birokrasi yang ada di pemerintahan pusat atau propinsi saja, melainkan kualitas organisasi birokrasi di daerah pun tumbuh seiring peningkatan kualitas SDM-nya.

Manajemen SDM sebenarnya berkembang sejalan dengan manajemen umum, sehingga mudah melakukan pergeseran-pergeseran yang menjadi keharusan bila ingin menjadi pemenang dalam persaingan era global ini. Brian L Joyner, dalam bukunya ‘The Fourth Generation Management-The New Business Conciousness’ memperkenalkan manajemen generasi keempat, yang memberi penekanan pada kualitas atau mutu produk, atau dengan istilah Management By Process, menggantikan Generasi Ketiga yaitu Management By Result.

Namun, yang paling penting dari perubahan tersebut adalah adanya pergeseran manajemen manusia, sebagai kawan seiring yang tidak boleh dilupakan. Beberapa perubahannya meliputi, hubungan kemitraan yang setara dalam hubungan kerja, semula bersifat hirarkhis atasan-bawahan. Kemudian timbulnya kecenderungan kerja sama tim yang berdasarkan kompetensi, menggantikan kerja sama tim berdasarkan fungsi. Termasuk juga penggantian istilah ‘uraian jabatan’ (job description) dengan istilah ‘uraian peran’ (job role), dan sebagainya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: