Birokrasi Otonomi

Birokrat memegang peran utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Mereka adalah motor penggerak yang melaksanakan sekaligus merumuskan visi-misi pemerintahan, yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah. Namun, hingga saat ini perjalanan birokrasi Indonesia selalu menghadirkan dua penilaian yang hampir sama kuat. Birokrasi diakui berfungsi dan berperan besar dalam menopang perjalanan pembangunan sejak Indonesia merdeka dan apalagi di masa Orde Baru. Di lain pihak, kritik tajam juga selalu muncul dan seakan tak pernah henti, terutama berkait masalah inefisiensi pelaksanaan fungsi manajemen pemerintahan. Bahkan, penilaian negatif itu justru lebih kuat dan kemudian menjadi stigma “stigma“ birokrasi kita.Stigma itulah yang menampilkan performa birokrasi yang kurang bertanggung jawab. Jadwal kerjanya tidak terukur. Kadang datang, kadang bolos. Masuk siang tak mengapa, pulang lebih dulu sah-sah saja. Semuanya berlangsung seolah-olah tanpa kontrol. Memang pada saat-saat tertentu, institusi birokrasi tampil ”lebih galak” terhadap karyawannya. Gerakan disiplin digembar-gemborkan. Operasi dan razia dilakukan di segenap penjuru kota, mencari para pegawai mbeling, yang enak-enakan keluyuran pada saat jam kerja. Untuk beberapa saat, birokrat kita menjadi begitu tertib. Namun tak berapa lama, seiring dengan mengendornya razia itu, para aparatur negara itu kembali tampak berleha-leha, seolah-olah kurang perduli dengan tugas-tugasnya. Adapun publik atau stakeholder lainnya tak bisa berbuat apa-apa.

Mengapa birokrat begitu digdaya? Hal ini tak lepas dari kecenderungan perilaku birokrasi yang berkembang dan mengakar kuat dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, khususnya pada era Orde Baru. Pada era itu, pegawai negeri begitu perkasa. Mereka memonopoli dan mengendalikan seluruh hajat hidup masyarakat. Pegawai negeri lebih berperan sebagai “penguasa” ketimbang abdi negara. Sebagai “penguasa” pegawai negeri kala itu diilhami peran-peran ambtenaar di jaman Belanda. Mereka pun dengan bebas bisa memerintah masyarakat, dan merasa memiliki hak istimewa (previlage) yang membedakannya dari orang kebanyakan.

Namun, angin eformsi yang berhembus pada tahun 1997-an telah mengubur wajah ambtenaar birokrasi. Birokrasi saat ini dituntut untuk mampu tampil seefisien mungkin dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, ketimbang pemenuhan kepentingan personal dan golongannya semata. Maka berkembanglah paradigma untuk membalik wajah birokrasi, dari pangreh praja menjadi pamong praja. Meski demikian, harus diakui bila pergeseran itu bukan hal yang mudah, apalagi selama mind set para birokratnya belum ikut berubah.

Perubahan mind set birokrasi, karenanya menjadi tuntutan bagi aparatur negara dewasa ini. Merubah mind set sama artinya dengan merubah budaya, kebiasaan, dan pola pikir birokrasi. Perubahan seperti ini memiliki efek luar biasa karena ia mendekonstruksi perilaku birokrasi yang telah mengakar kuat sebelumnya. Perubahan ini makin dibutuhkan bagi para birokrat kota, di mana efisiensi dan efektivitas pelayanan yang mereka berikan ikut menentukan berhasil tidaknya kota tersebut dalam kompetisi merebut investasi.

Surabaya, salah satunya. Meskipun tidak sebesar Jakarta, namun Surabaya dapat menjadi contoh yang lebih akurat dalam mengkaji reformasi birokrasi perkotaan di Indonesia. Jakarta, dengan cakupan kompleksitas dan dinamika persoalan serta kewenangannya lebih tepat dikelompokkan sebagai provinsi. Bahkan, Surabaya sesungguhnya memiliki potensi untuk menggantikan peran Jakarta sebagai pusat ekonomi, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Namun, realita ini tampaknya belum disadari betul oleh para petinggi birokrasi Kota Buaya. Manajemen pembangunan yang dijalankan oleh pengelola kota masih jauh dari semangat good governance. Penilaian ini dapat dilihat dari beberapa indikasi yang diukur berdasarkan 10 sendi good governance.

Pertama, mind set yang mewarnai roh birokrasi di Surabaya masih menampakkan wajah birokrat sebagai ambtenaar. Paradigma ini berdampak pada pola pembangunan yang mereka jalankan, di mana pembangunan masih menjadi monopoli pemerintah. Surabaya pun tumbuh menjadi kota yang berjarak dengan warganya.

Ironisnya, implementasi program pembangunan di Surabaya acapkali diwarnai oleh inkonsistensi dan minimnya komitmen untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang yang matang dan komprehensif. Alih-alih menerapkan pembangunan yang berwawasan ke depan, pemerintah cenderung lebih mengedepankan pola reaktif. Pola demikian sesungguhnya tak lebih dari solusi instan guna mengatasi berbagai dampak yang tak diharapkan, tanpa didukung perencanaan yang matang, melahirkan kegagalan mengantisipasi berbagai efek yang mungkin timbul. Akibatnya, Surabaya terjebak dalam lingkaran setan carut-marut pembangunan yang tak berujung.

Kedua, ruang bagi artikulasi dan partisipasi masyarakat masih minim. Publik Surabaya belum menjadi tuan di kota mereka sendiri. Di mata pengelola kota, masyarakat tak ubahnya penonton yang hanya bisa berlaku pasif, melihat babak demi babak drama pembangunan. Padahal, dalam kenyataannya tidaklah demikian. Publik Surabaya, lekat dengan karakter arek-nya, bukanlah masyarakat yang pasif. Sebaliknya, mereka aktif dalam mencermati setiap perkembangan kotanya, termasuk di dalamnya menilai kinerja pemerintah kota. Dalam hal ini, warga Surabaya harus memendam kekecewaan dalam melihat kinerja pengelola kota. Penilaian yang positif pun begitu sulit diperoleh. Akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, profesionalisme dan transparansi pemerintahan masih menjadi hal yang asing dalam manajemen kota ini. Karena itu pula, publik Surabaya cenderung skeptis dan apatis dalam menyikapi berbagai program dan wacana pembangunan yang digulirkan pemerintah kota. Public trust pun menjadi komoditi yang mahal. Minimnya kepercayaan publik berdampak langsung terhadap sense of belonging mereka yang rendah atas pembangunan kota yang pada gilirannya mempengaruhi inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Fenomena ini salah satunya tampak dalam penilaian beberapa warga kota atas arah pembangunan Surabaya. Pemerintah kota dituding hanya mengedepankan aspek fisik semata, sementara aspek-aspek non-fisik dikesampingkan. Pembangunan pun lebih berpihak pada kepentingan-kepentingan komersial daripada kepentingan warga kota. Akibatnya, seiring dengan pertambahan usia, Surabaya semakin kehilangan identitas kotanya. Simbol-simbol kota yang muncul belakangan, lengkap dengan segala ikon modernismenya justru semakin memudarkan kearifan dan keajegan lokal. Pembangunan pun bukan lagi miliki warga “pinggiran” ketika mall dan pusat-pusat perbelanjaan modern terus tumbuh menggurita dan mengancam eksistensi para pedagang tradisional.

Ketiga, pengawasan dan pengendalian pembangunan masih merupakan hal yang absurd. Penyimpangan demi penyimpangan mewarnai laku keseharian pemerintahan kota. Pemkot terkesan menutup mata atas berbagai penyimpangan yang terjadi. Bahkan, kebijakan perampingan kelembagaan yang dilakukan pemerintah kota justru menghilangkan build in control atas pelaksanaan program pembangunan karena tidak ada lagi pemisahan aktivitas (division of activity) yang tegas, sebagaimana yang terjadi dalam merger Dinas Bangunan dan Dinas Tata Kota..

Melihat berbagai kecenderungan arah perkembangan Surabaya akhir-akhir ini, tidak bisa tidak, kota ini harus berbenah. Dalam konteks manajemen kota, pembenahan itu harus diawali dengan merubah paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat lebih dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan sampai pemeliharaan program. Dengan demikian, sense of belonging publik kota akan terbangun. Mereka tidak hanya aktif dalam membangun, tetapi juga dalam menjaga hasil-hasil pembangunan.

Adapun pemerintah, cukup berperan sebagai fasilitator. Sejauh peraturan memungkinkan, pemerintah cukup memberi dana sekaligus bertindak sebagai pengawas yang menentukan arah serta mengendalikan standar pekerjaan. Konsep pembangunan yang demikian, akan menempatkan pemerintah dan masyarakat dalam kedudukan yang sejajar. Pelayanan sektor publik tidak menjadi monopoli pemerintah semata, tetapi lebih merupakan hubungan kemitraan yang sinergi, yang saling mendukung dan menguntungkan (win-win relationship).

Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah transparansi dalam setiap kebijakan publik. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dalam setiap proses perumusan, pengambilan, hingga implementasi kebijakan. Demikian pula permasalahan pengendalian yang selama ini mandul dapat dipecahkan melalui desentralisasi kewenangan kepada Camat dan Lurah. Hasilnya, akuntabilitas Pemkot akan terbangun yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik untuk kemudian mendorong lahirnya partisipasi masyarakat.

Semua upaya pembenahan itu menuntut adanya political will yang kuat dari pemimpin kota. Tanpa adanya political will itu, apalagi jika tidak diimbangi dengan implementasi kebijakan yang konsisten, maka cita-cita ke arah perubahan hanya akan berkembang sebatas mimpi dan wacana semata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: