Oleh-oleh dari Negeri Jiran

Sebagai kota jasa (city of service), para pengelola Surabaya paham betul arti penting investor bagi pertumbuhan dan perkembangan kota ini. Demi meraih minat para penanam modal itulah, Wawali Arif Affandi sampai perlu melakukan kunjungan ke Malaysia 16 Maret silam. Dalam kunjungan yang ditujukan untuk memasarkn Surabaya itu, Arif membawa rombongan yang cukup representatif. Mereka yang termasuk dalam rombongan di antaranya Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya, Muhammad Rudiansyah, Henky Kurniadi (pengusaha real estate), Yusak Anshori (Direktur Eksekutif Surabaya Tourism Board), Najib AR Bahasuan (direktur marketing perusahaan sarung Behaestek) dan Freddy Pangkey (pengusaha cat). Selain itu, turut serta dalam rombongan Kresnayana Yahya (pakar statistik dari ITS), Muhammad Selim (Direktur PDAM), dan Togar Arifin Silaban (Kabid Fisik dan Prasarana Bappeko).

Continue reading

Breakthrough Surabaya

Surabaya tak pernah sepi dari berbagai problem yang menderanya. Sesungguhnya, berbagai permasalahan kota itu bukanlah sesuatu yang merugikan, sebaliknya masalah-masalah itu adalah hal yang “baik” yang menunjukkan betapa dinamisnya kota ini. Namun, semua berpulang pada penghuni kota ini dalam menyikapi berbagai persoalan itu, apakah akan disikapi secara positif atau negatif.

Sebagai pengelola kota, sudah pasti beban terbesar untuk menyelesaikan berbagai problem kota ada di pundak pemerintah. Hal ini tidak berarti komponen kota yang lain terlepas dari tugas itu, karena membenahi Surabaya adalah kewajiban seluruh penduduknya. Dan untuk itu, pemerintah tampaknya telah berupaya keras untuk menyelesaikan carut marut persoalan itu. Banyak wacana yang sudah dikumandangkan. Banyak program yang telah direalisasikan. Namun, tampaknya semua upaya itu masih belum cukup. Publik masih belum puas.

Berbagai program pemerintah seringkali disikapi warga kota dengan skeptis. Rasa memiliki dan tanggungjawab warga kota terhadap kota ini terus menurun. Sampai-sampai Wawali, Arif Afandi, dalam salah satu pernyataannya menyebutkan jika kepercayaan publik (public trust) adalah hal yang mahal di Surabaya. Komplain dan keluhan terus datang susul-menyusul. Dari kualitas jalan, banjir, sampah, kemacetan lalu lintas dan kualitas transportasi publik, minimnya ruang publik kota, hingga rendahnya kualitas pelayanan publik di kota ini.

Di lain pihak, birokrasi kita pun ikut tersandung berbagai persoalan. Akhir-akhir ini, berbagai problem pelaksanaan proyek mencuat hingga menyeret beberapa pelaksana proyek berhadapan dengan hukum. Akibatnya, banyak aparat Pemkot yang takut ditunjuk sebagai Pimpro. Mereka khawatir jika nantinya proyek yang mereka tangani bermasalah. Dan yang paling mutakhir, carut marut persoalan reklame yang masih menghiasi halaman-halaman berita kota media metropolis. Pembangunan kota Surabaya pun berada di ujung tanduk. Hal ini terkait dengan molornya pembahasan RAPBD Surabaya 2006 yang belum juga disahkan. Padahal, waktu yang tersedia untuk merealisasikan seluruh program yang dianggarkan tahun 2006 ini tak akan pernah bertambah, hanya tersisa 9 bulan lagi.

Meskipun demikian, warga kota ini hendaklah memberi kepercayaan dan dukungan yang besar bagi pengelola kota untuk menuntaskan berbagai program yang tertunda. Berbagai rapor merah pemerintah jangan dijadikan justifikasi bagi menurunnya kepercayaan dan pastisipasi publik. Di lain pihak, pemerintah pun tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat Surabaya. Pengelola kota perlu melakukan berbagai terobosan di tengah kompleksitas permasalahan kota dengan mengurai satu demi satu akar masalahnya berikut solusi untuk menanggulanginya. Ibarat menggunakan dongkrak mobil, jika dongkrak itu belum ditempatkan pada titik yang pas, mustahil mobil akan bisa terangkat. Sama halnya dengan problem kota ini, jika program itu belum menyentuh titik pengungkitnya (leverage point), sulit rasanya kita akan mampu mengatasi berbagai persoalan yang membelit kota ini. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Kucing-Kucingan PKL

Gagal lagi, gagal lagi. Kisah-kisah tentang penertiban PKL yang berakhir dengan kegagalan adalah cerita usang di tengah dinamika kota ini. Berbagai program penertiban PKL yang dikembangkan pemerintah kota tak pernah tuntas. Kisah ini pula yang dapat kita jumpai dari penertiban PKL Joyoboyo beberapa waktu silam. Baru beberapa hari ditertibkan, sebagian PKL Joyoboyo sudah kembali lagi. Mereka “balik kucing”. Tak lama setelah terusir dari tempat mereka mengais rejeki, dan bedak-bedak tempat mereka menggelar dagangan dihancurkan oleh aparat penertiban, kini mereka mulai tampil lagi, memperbaiki tempat berjualan, dan menggelar aktivitas di sana. Peristiwa ini seakan melengkapi berbagai kisah kegagalan penataan PKL yang dilakukan Pemkot sebelumnya.

Penertiban PKL bukan pula cerita baru. Seperti pada tahun sebelumnya, Pemkot pernah berupaya untuk menggusur PKL dari jalur-jalur utama kota. Program penertiban pun di gelar. Tidak cuma sekali, namun berkali-kali dengan intensitas yang tinggi. Perda No. 17/2003 tentang Penataan dan Pembinaan PKL dikeluarkan sebagai landasan hukum bagi penataan PKL itu. Tapi hasilnya, sampai kini wajah Surabaya masih tetap kumuh dengan keberadaan PKL yang tumbuh tak terkendali.

Berkaca dari berbagai kegagalan itu, pemerintah perlu mawas diri dan mulai berbenah serta meninggalkan paradigma lama mereka dalam melihat eksistensi PKL. Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa PKL memiliki daya survival dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Betapa pun kerasnya pemerintah berupaya menekan mereka, para PKL itu akan mengembangkan berbagai strategi guna memanfaatkan kelemahan-kelemahan pengelola kota agar kelangsungan aktivitas mereka tetap terjaga.

Pola balik kucing salah satunya. Saat ini, kucing-kucingan seakan menjadi romantika tersendiri bagi para PKL, yang merupakan pernik sehari-hari bagi ‘indahnya’ kehidupan mereka. Jangan dikira modus perlawanan seperti itu muncul begitu saja. Pola itu muncul dari berbagai proses pergulatan panjang yang dihadapi oleh PKL dalam hubungan mereka dengan penguasa kota. Jika pemerintah kota mau memperhatikan sejenak sejarah perlawanan PKL, akan tampak satu benang merah dari perlawanan mereka dan merupakan sebuah fenomena yang mungkin tak pernah dicernati selama ini oleh pengelola kota.

Menata PKL memang bukan pekerjaan mudah. Langkah pengelola kota menggusur mereka dari sudut-sudut kota sering menuai banyak kritik, tidak saja dari para PKL itu, namun juga dari kalangan penggiat LSM, penegak HAM, dan lain-lain. Sementara membiarkan mereka tetap beraktivitas dan tumbuh menjamur tak ayal mengundang keresahan dari sejumlah warga kota lainnya.

Karenanya dibutuhkan kebijaksanaan dari pemerintah untuk melihat persoalan ini secara lebih jernih dengan menentukan kebijakan yang tegas tentang posisi PKL dalam strata aktor ekonomi di kota ini, sehingga kepastian ruang untuk mereka juga harus diakomodasi. Sebagai langkah awal, pengelola kota perlu menggali terlebih dahulu pokok masaalah PKL di kota ini, sehingga pola-pola penataan yang dikembangkan pun dapat mengakomodasi suara-suara mereka yang cenderung terpinggirkan. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Mafia-Mafia Reklame

Bahasan tentang carut marut penataan reklame di Surabaya terus berkembang. Kali ini, topik itu sudah menyentuh tentang keterlibatan pihak ketiga dalam pengaturan reklame kota ini. Pihak ketiga itu lebih populer kita kenal dengan sebutan mafia reklame. Boleh jadi, isu tentang adanya mafia reklame ini bukan barang baru. Karena publik pun barangkali mahfum dengan realita tersebut yang sudah menjadi rahasia umum.

Tak kurang dari Pemkot sendiri mengakui jika kesemrawutan reklame karena campur tangan pihak ketiga itu (16/3). Mereka ini lah yang menjadi back up atas keberadaan berbagai macam reklame yang dikemudian hari dianggap bermasalah atau liar. Para mafia ini pun bisa siapa saja. Mereka bisa berasal dari tokoh masyarakat setempat, pelaku industri periklanan itu sendiri yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Periklanan dan Reklame Indonesia (P3I), kalangan eksekutif dan legislatif, maupun oknum-oknum lainnya yang mencatut nama walikota untuk mengeluarkan katabelece (16/3). Dan mereka adalah momok tersendiri bagi aparat untuk melakukan penertiban.

Sebagaimana pengakuan Kepala Satpol PP, Utomo, yang menyatakan jika pihaknya sering mendapat telepon dari pihak ketiga, yang dalam hal ini kebetulan adalah anggota DPRD Surabaya, yang meminta agar reklame liar di kawasan tertentu tidak dibongkar (17/3). Akibatnya, Satpol PP pun tidak bisa berbuat banyak karena mereka menjadi serba repot (ewuh pakewuh), dan reklame-reklame liar masih tetap memenuhi wajah kota.

Tak cuma Utomo yang mengakui keberadaan para mafia reklame itu. Walikota Surabaya, Bambang DH, ikut mengamininya (17/3). Walikota paham jika banyak aparat di bawahnya yang ketakutan karena saat mereka melakukan penertiban acapkali mendapat telepon dari orang-orang yang katanya “berkuasa” atau dekat dengan walikota. Meskipun menolak menyebutkan siapa saja para pihak ketiga itu, Walikota meyakinkan anak buahnya untuk tidak takut dan tetap bertindak sesuai Perda. Siapapun pihak ketiga itu, menurutnya tidak menjadi masalah karena proses penertiban harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda. Persebaran reklame di Surabaya yang sudah semrawut dan melanggar hukum ditambah dengan pemasukan yang tidak sesuai PAD, ikut membuat walikota menjadi geram.

Memang diakui oleh Walikota, ada banyak masalah yang membelit Pemkot dalam penataan reklame ini. Selain karena kehadiran para pihak ketiga tadi, pengelola kota juga dihadapkan pada masalah keterbatasan personil dan minimnya anggaran yang tersedia. Itu pula sebabnya kenapa target penataan reklame hanya ditetapkan 5% dari total reklame liar yang jumlahnya diperkirakan mencapai belasan ribu itu (17/3).

Untuk menjamin terpenuhinya target penertiban tersebut, pemerintah akan melakukan cross check atas laporan penertiban bulanan dengan data reklame yang telah diberikan oleh Dinas Pajak, Dinas Tata Kota dan Permukiman. Sementara untuk mengatasi keterbatasan jumlah personil, pengelola kota akan memaksimalkan peran Satpol PP Kecamatan. Semoga hal ini adalah sinyalemen postif pemkot untuk membenahi sedikit demi sedikit berbagai problem yang mendera Surabaya. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Staf Ahli, Mengapa Dipersoalkan?

Public trust atau kepercayaan publik boleh jadi merupakan komoditas yang mahal bagi birokrasi kota ini. Rendahnya kepercayaan warga kota diakui oleh Wawali Arif Afandi beberapa waktu silam. Karenanya, jangan heran jika publik bersikap acuh tak acuh dan skeptis terhadap berbagai kebijakan yang diambil pengelola kota. Sikap mencibir pun tak bisa lepas atas berbagai permasalahan yang membelit jalannya pembangunan kota ini. Hingga pada akhrnya, rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggungjawab (sense of responsibility) warga kota atas berbagai fasilitas pulik kota ini juga ikut-ikutan rendah.

Sudah banyak bukti yang menunjukkan rendahnya antusiasme publik atas berbagai kampanye pembangunan yang digalakkan pengelola kota. Berbagai wacana yang dilempar pemerintah disikapi dalam nuansa yang penuh curiga. Termasuk ketika Walikota Surabaya mengangkat staf ahli Walikota. Banyak suara-suara sumbang yang kemudian berkembang. Walikota dianggap tidak kompeten dalam mengatasi carut-marut permasalahan kota, sehingga perlu mengangkat staf ahli segala. Ada juga pihak yang melihat pengangkatan tersebut sebagai pemborosan anggaran. Tak sedikit pula yang mencurigai pengangkatan itu akan melanggengkan praktek KKN di tubuh birokrasi kita (15/3).

Padahal, sesungguhnya tidak ada yang salah dari pengangkatan staf ahli itu. Bahkan bisa dikatakan jika kehadiran para staf ahli itu sebagai hal yang positif. Harus diakui, Walikota bukanlah manusia super yang dapat menguasai segala permasalahan kota. Kehadiran para staf ahli yang dapat menutupi keterbatasaan Sang Pemimpin adalah suatu keharusan. Memang, di tubuh birokrasi sendiri telah ada sosok-sosok pribadi dengan kualifikasinya yang tak dapat diabaikan begitu saja. Namun, pengalaman bergelut dalam pemerintahan selama jangka waktu yang begitu panjang tentunya juga berdampak pada cara pandang mereka dalam melihat dan menganalisa suatu permasalahan. Karenanya, ketika Walikota berupaya merekrut tenaga ahli dari kalangan non-birokrasi guna memperkaya khasanah perspektif pemerintah dalam melihat problem kota adalah sebuah kewajaran dan memang seharusnya dilakukan guna meningkatkan kinerja kepala daerah.

Namun, sudah pasti, proses pengangkatan para staf ahli itu juga harus diimbangi transparansi, baik dalam hal perekrutan maupun penilaian publik atas kinerja mereka. Hal demikian diperlukan guna menekan adanya kecurigaan publik yang melihat keberadaan para staf ahli itu sebagai hal yang muspro. Di sini, diperlukan sikap khusnuzhon dari publik kota atas kebijakan yang diambil pemimpinnya. Di lain pihak, pengelola kota pun harus dapat menjaga amanat itu sepenuh hati dengan mempersiapkan perangkat yang dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya dengan parameter yang terukur. Semoga, hal ini bisa menjadi awal yang baik untuk membangun dan mengembangkan transparansi di tubuh birokrasi kita. Dengan demikian, pada akhirnya, kepercayaan publik pun akan dapat diraih dan tidak lagi mahal bagi pengelola kota ini. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Mencari Solusi Kemacetan Kota

Sebagai kota metropolis, Surabaya dihadapkan pada ketakberdayaannya dalam membendung arus kaum urban yang berbondong-bondong menyerbu Surabaya guna mengais rejeki. Pada gilirannya, urbanisasi itu membawa dampak yang signifikan bagi dinamika kota ini. Salah satunya adalah permasalahan transportasi, yang berwujud kemacetan,yang tak kunjung usai.

Kemacetan di Surabaya saat ini bahkan telah mencapai tahap yang mengganggu. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota, total jumlah kendaraan roda dua dan empat pada tahun 2004 telah mencapai 1.097.900 unit, dan pada tahun 2005 diperkirakan berjumlah 1.190.000 unit, atau tumbuh sebesar 8,3 persen setahun. Sementara, jumlah pertumbuhan jalan dalam 5 tahun terkahir 0 persen. Karena itulah, upaya membenahi kemacetan lalu lintas di kota ini menjadi tidak mudah. Salah-salah, upaya itu bagaikan memencet balon. Kemacetan di satu sisi dapat teratasi, tetapi di sisi yang lain muncul masalah baru yang tak kalah pelik.

Beberapa tahun belakangan, dapat kita lihat beragam upaya yang telah ditempuh pemerintah kota guna mengatasi problem transportasi tersebut. Kanalisasi telah diperkenalkan sejak tahun 2003. Moda transportasi kereta api pun ikut dilirik dengan mengembangkan sistem kereta api komuter. Namun, kemacetan jalan-jalan kota tak kunjung berkurang. Kendati kapasitas terisi KA komuter Surabaya-Sidoarjo mencapai 90% dari kapasitas total sebanyak 600 penumpang, toh kemacetan jalan raya masih menghiasi ruas-ruas jalan utama Surabaya-Sidoarjo. Lihat saja kondisi kemacetan di sekitar Waru dan Jl. A. Yani pada pukul 06.30-09.00 dan 15.00-18.00.

Berkaca dari kondisi tersebut, beragam wacana dan solusi pun diluncurkan. Dari pembangunan tol tengah kota, penerapan busway, system monorail, hingga pengaturan jam kerja. Semuanya masih menjadi tanda tanya. Busway misalnya, yang akan diterapkan Pemkot Surabaya pada tahun 2007 nanti juga masih diliputi pro-kontra. Banyak pihak yang meragukan efektivitas system ini, melihat space jalan di Surabaya yang tak selebar Jakarta. Pemkot pun berdalih bahwa penerapan konsep busway tidak ditentukan oleh space jalan, melainkan tergantung pada mindset di otak manusia dalam melihat space jalan tersebut. Namun, pertanyaannya mampukah pemerintah kota merubah mindset warga kota Surabaya?

Di tengah polemik dan carut marut kondisi transportasi kota ini, semua pihak boleh jadi sepakat bahwa pengalihan moda transportasi adalah yang paling mungkin dilakukan untuk mengurangi kemacetan. Dengan demikian, jumlah kendaraan, utamanya kendaraan pribadi, yang melintasi ruas-ruas jalan kota dapat dikurangi. Karena itu pula, pengembangan moda transportasi publik harus mampu mengakomodasi kebutuhan para pengguna kendaraan pribadi. Dalam rangka mendukung mengapresiasi kepentingan publik, alternatif moda transportasi apa pun yang hendak diterapkan, lebih berpeluang untuk menekan masalah kemacetan kota. Sesungguhnya Study SITNP (Surabaya Integreated Transport Network Planning) tahun 1998 telah memberikan urutan rekomendasi yang lengkap tentang urutan operasionalisinya, tinggal mengadakan review sederhana seiring dengan perobahan yang terjadi pada 8 tahun terakhir ini. Ayo, Sederek, mbangun Suroboyo!

Mengenang Purabaya?

Implementasi otonomi di Indonesia tak selamanya memberi iklim yang positif. Banyak juga wajah buruk otonomi yng akhirnya menghantui pelaksanaan desentralisasi tersebut. Salah satunya adalah berkembangnya egoisme kedaerahan yang sempit. Penyakit itu pula yang barangkali saat ini tengah menggerogoti Surabaya dan Sidoarjo yang sedang berpolemik tentang Terminal Purabaya.

Sebagaimana diketahui, saat ini isu pemindahan Terminal Purabaya tengah menjadi salah satu topik perbincangan hangat di kota ini, selain polemik-polemik lain, seperti isu penataan PKL. Dari berbagai opini yang berkembang dipermukaan, sumber polemik itu berhulu dari persoalan bagi hasil yang dirasa kurang adil oleh salah satu pihak. Negosiasi pun seolah-olah mandek. Dn ujung-ujungnya, terbetik kabar, Pemkot Surabaya berancang-ancang untuk memindahkan terminl kelas A itu di salah satu lokasi di Surabaya, sementara Pemkab Sidoarjo berencana merubah peruntukan Purabaya menjadi kawasan permukiman.

Mencermati kerenggangan hubungan antara kedua daerah saat ini, sungguh amat disesalkan, karena kerenggangan ini justru terjadi tak lama setelah kedua daerah menandatangani MoU kerjasama pembangunan. Lebih miris lagi jika dibandingkan dengan spirit kerjasama yang pernah tumbuh di antara kedua daerah pada masa awal pembangunan terminal itu. Purabaya dikembangkan dalam kerangka konsep pembangunan regional, di mana Surabaya dan Sidoarjo saling berbagi sumber daya guna membangun infrastruktur publik yang dapat dimanfaatkan secara sinergis oleh kedua belah pihak.

Dukungan atas pembangunan terminal ini tidak saja berasal dari kedua kepala daerah beserta elemen legislatifnya, tetapi juga dari Gubernur Jawa Timur kala itu. Salah satu bukti besarnya spirit kerjasama itu tampak pada saat proses penetapan retribusi terminal yang menggunakan Perda Pemkab Sidoarjo. Penetapan Perda retribusi itu berlangsung cepat sebagai manifestasi dukungan politis dari legislatif kedua belah pihak. Sementara dukungan dari propinsi muncul dalam bentuk monitoring yang intens untuk melihat perkembangan sekaligus memberikan solusi atas masalah yang timbul. Bahkan menjelang akhir proyek, Pemprop Jatim berinisiatif memperbaiiki jalan lingkungan, termasuk pembenahan fly over Waru. Nama Purabaya sendiri diusulkan oleh Bupati Sidoarjo era 1990-an, Edi Sunyoto, dan disetujui oleh Walikota Surabaya, Purnomo Kasidi, yang diambil dari kata Gapura yang berarti pintu gerbang, dan Baya yang berarti Surabaya. Dengan demikian, Terminal Purabaya berarti pintu gerbang Surabaya.

Namun, spirit kebersamaan itu kini hanya menjadi cerita usang dari masa lalu. Kedua daerah tampaknya mulai mengecilkan makna kebersamaan yang dulu pernah melandasi para pemimpin yang mendahului mereka. Hingga baik Pemkot Surabaya dan Pemkab Siodarjo dengan begitu mudahnya menjadikan pemindahan terminal sebagai solusi atas kebuntuan yang terjadi. Kenyataan ini teramat pahit, karena pada saat yang sama, DKI Jakarta saat ini tengah mengkampanyekan konsep megapolitan yang cikal bakalnya telah telah dikembangkan oleh Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo 15 tahun silam. Ironis lagi, karena UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah justru mendorong pengembangan kerjasama antardaerah. Surabaya, oh, Surabaya.